Orisinalitas Wujud Intelektual

Senin 09/02/2015

Orisinalitas Wujud Intelektual

  Fenomena menjamurnya aktivitas intelektual dalam berbagai kehidupan adalah hal yang nyata dan jelas teramati.  Berbagai perguruan tinggi negeri ataupun swasta menjadi bentuk nyata eksistensi aktivitas itu. Banyak tokoh nasional maupun internasional, begitupun saya yang mengatakan bahwa dunia ini digerakkan oleh kaum intelektual dalam berbagai bidang. Betapa realistisnya kemajemukan aktivitas dunia intelektual, kini telah merubah peradaban dunia menjadi lebih baik. Melakukan tranformasi ilmu pengetahuan secara massif dalam berbagai sisi kehidupan.

Hasil dari beberapa ativitas dunia intelektual kini, sangatlah terlihat jelas dengan result karya pemikiran. Buku-buku, tulisan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Akan tetapi ada yang menjadi crusial problem dalam lingkup dunia intelektual, yakni teknik copy-paste. Hal inilah yang membuktikan bahwa banyak permasalahan yang terjadi ketika ingin memanifestasikan aktivitas intelektualnya. Sudah banyak laporan yang mengindikasikan ada plagiarisme yang dilakukan oleh kaum intelektual sekarang ini. Bahkan tidak jarang seorang yang mempunyai sederetan gelar, melakukan hal tersebut. Ada orang mendapatkan gelar professor tapi miris, ternyata karyanya untuk jadi professor hasil plagiat karya seseorang.

Penyebab kemungkinan

Kenapa orang banyak yang cenderung pada plagiarisme ?. Pertayaan ini jawaban kemungkinannya adalah tidak mempunyai kapabilitas, integritas sebagai kaum intelektual. Hanya mempunyai ambisi yang besar tanpa usaha yang besar. Jadi nihil. Maka terjadilah plagiat. Mahasiswa pada umumnya yang menjadi plagiarisme sejati. Contoh misalnya, ketika disuruh oleh seorang dosennya untuk membuat tulisan ataupun makalah, mereka cenderung copy-paste saja. Tugas itu tidak mau diambil pusing. Hal inilah yang lambat laun akan menjadi kebiasaan dalam hiruk pikuk perjalanan dunia intelektual di negeri ini.

Merosotnya Kualitas intelektual

Suatu akibat daripada ketidakmampuan untuk kaum intektual sekarang ini, menjadikan dirinya mudah putus asa dan tidak mau kerja cerdas sekaligus kerja keras. Tidak mau diambil pusing segala sesuatunya. Sehingga timbul keinginan untuk melakukan hah-hal yang terbilang mudah. Seperti membuat makalah dari hasil copy-paste. Klaim karya-karya pribadi ternyata karya orang lain. Katanya hasil pemikiran orosinil, nyatanya hasil pemikiran orang lain. Dari semuanya itulah yang merupakan stimulasi merosotnya aktivitas dalam dunia intelektual.

Hal-hal yang menjadi crusial point untuk upaya preventif adalah penyuluhan untuk berlaku jujur dan menjaga integritas. Misalnya Kita ambil slogan KPK, “berani jujur itu hebat”. Sehingga hal itu dapat pula menjadi tolok ukur integritas intelektual.

Ketika terjadi pelanggaran dalam bentuk plagiarisme, maka perbuatan tersebut dinyatakan melanggar UU Hak atas kekayaan intelektual. Oleh karenanya, perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Itulah cara dan ending solution untuk menanggulangi plagiarisme dalam dunia intelektual.

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

KETAATAN HUKUM

KETAATAN HUKUM

Masalah yang tidak pernah tuntas ....

Masalah tentang Tuhan dan Masalah tengtang hukum.

Menggugat tuhan dan menggugat hukum.

Hukum memang tidak selalu identik dengan pengadilan,

Tidak selalu identik dengan buku tebal dan kompilasi undang-undang .....

Tapi juga identik dengan PERDAMAIAN,

Sebagaimana penyelesaian kasus hukum ....

Litigasi dan non-litigasi,

Secara  pengadilan atau di luar pengadilan.

Perdamaian adalah sisi lain daripada hukum.

Masyarakat harus taat hukum.

Sehingga ada kata....

Jangan melawan hukum.

Tiga kali ketukan palu oleh seorang hakim .....

Maka UU dan hukum sudah berlaku umum.

Semua masyarakat pun harus taat hukum !

Ketaatan hukum harus disertai dengan kepatuhan kepada hukum.

Tunduk pada hukum.

Tidak hanya mangut-manggut....

Tapi disertai dengan sikap dan tindakan.

Orang tidak mesti pandai bicara pasal-pasal hukum untuk belajar hukum

Orang tidak mesti piawai bicara hukum untuk taat hukum.

Dengan taat hukum.....

Adalah salah satu cara untuk belajar HUKUM.

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

Nyanyian Malam Memecah dan Membelah

Nyanyian Malam Memecah dan Membelah

Dingan terasa mengingatkan problema

Problema masa lalu

Tidak ada lagi ayunan langkah malam ini.

Tidak ada yang terdengar.

Tidak ada yang terlihat.

Ingatan mengerogotiku....

Menggerogoti pemikiranku.

Imajenasiku.

Proses kontemplasiku.

Lalu, kuambil gitar.

Kupetik tali demi tali.

Melahirkan sebuah nada keindahan yang penuh nilai seni.

Serangkaian bunyi pun menjadi nan indah.

Apalagi kucumbu dengan sebuah lagu.

Estetika bermuculan dari berbagi gerakku.

Sontak, problem yang tadi teringat....

Langsung terlupa.

Nyanyian malam menghiburku.

Nyanyianku menghibur diriku sendiri.

Ini bukan onani pemikiran, bukan pula pemerkosaan imajenasi

Tapi gejolak rasa yang merambah ke segala penjuru.

Waktu itu aku berada dalam kesepian malam

Waktu itu aku berada dalam kesunyian yang sangat luar biasa mencekam.

Semua itu menggubris inginku.

Menampik akal sehatku.

Akan tetapi suaraku mampu membelah malam yang gelap.

Dan memecah kesunyian yang  mencekam.

Itulah aku malam itu.

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

Masyarakat Yang Kekeringan

Masyarakat yang kekeringan

Sungguh malang nasibmu hidup di dunia ini,

Membayangkan,

Hampir tak percaya.

Tapi itu yang terjadi.

Air menjadi sumber kehidupan.

Tapi kau kekurangan air ?

Apa yang akan terjadi.

Di saat sang surya di ufuk barat,

Engkau back to activity.

Di sini kita kelebihan air....

Engkau kekurangan air.

Di sini kita bercanda tawa, engkau merenungi nasib.

Apakah ini sebuah takdir ?

Takdir dari yang maha kuasa ?

Sunggu ketidakadilan yang luar biasa yang engkau terima.

Realitas yang terjadi....

Ketika engkau ingin mendapatkan air,

Kau harus antri beberapa barisan yang memanjang....

Kau harus menunggu 2-4 jam....

Kami cukup satu detik !

Ketika kau dapat air....

Lagi-lagi dipertanyakan kualitasnya....

Apakah bersih atau tidak ?

........

Inikah keadilan yang maha kuasa ?

Kenapa kita berbeda ?

Kenapa engaku sengasara hanya untuk mendapatkan sekendi air ?

Inilah kontemplasiku, tengtang suatu realitas.

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

Eufemisme dalam Kebijakan Pemerintah dan Penegakan Hukum

Ditulis: Sabtu 08/02/2015

Eufemisme dalam kebijakan pemerintah dan penegakan Hukum.

Dalam dunia tata bahasa dikenal dengan Eufemisme yang berarti membuat halus ungkapan atau perkataan yang dianggap kasar. Orang Indonesia sendiri terkenal dengan tingakat eufemismenya dalam berbagai hal. Namun kali ini saya akan membahas tengtang eufemisme orang Indonesia khususnya dalam konteks pejabat pemerintah dan penegakan hukum. Banyak sekali tindakan-tindakan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan bernada efumisme. Begitu pula dalam penegakan hukum, yang seharusnya tidak boleh dilakukan aparat penegak hukum, tapi lantas dilakukannya. Kemudian peristiwa tersebut diberitakan dalam bahasa halus, meskipun sebenarnya hal tersebut kasar.

Kebijakan pemerintah

Mengutip perkataan Soekarno yang merupakan The founding father bangsa ini, bahwa dirinya adalah penyambung lidah rakyat. Dalam hal ini dimaknai bahwa pemimpin harus menyerap aspirasi rakyat. Ia harus menjadi komunikator ulung antara pemerintah dan rakyatnya. Akan tetapi bagaiamana kalau ada ungkapan yang bernada eufemisme dalam kebijakannya. Misalnya saja, dalam hal keinginan untuk menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), tidak dikatakan “kenaikan harga BBM”, akan tetapi “penyesuaian harga” minyak dunia. Walaupun sebenarnya akan terjadi kenaikan dan memberatkan rakyat. Contoh lain misalnya, pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi dikatakan penyalagunaan wewenang. Pemerintah mengatakan hal itu belum terbukti, meskipun sudah ada bukti yang nyata dan fakta telanjang yang menguatkan perbuatan tersebut.

Kalau kita flashback sejenak membaca pemerintahan pada era orde baru, di bawah rezim Soeharto,secara tersirat ada keinginan untuk melanggengkan keuasaan. Upaya pemerintah pada saat itu dengan menghidupkan pasal-pasal subversif (UU. No. 11 / PPNS 1963) di mana sesorang dengan sangat mudah dicap subversif , disident dan melawan pemerintah. Banyak orang yang protes terhadap kebijakan pemerintah, yang akhirnya mereka hilang entah ke mana. Orang protes dituduh subversif dan mengancam pemerintahaan sehingga mereka di masukkan di balik jeruji besi (penjara). Akan tetapi berkat perjuangan mahasiswa dan people power pada saat itu mampu menumbangkan rezim orde baru. Sehingga ORBA tidak lagi ada.

Penegakan Hukum

Proses menghaluskan perkataan dari yang kasar kemudian diubah menjadi halus, atau yang dilebih terkenal dengan istilah Eufemisme  juga terjadi dalam penegakan hukum di negeri ini. Terkadang penegak hukum tidak tunduk hukum. Penegak hukum melanggar hukum. Penegak hukum melawan hukum dan lain sebagainya.

Adapun contoh pengahalusan bahasa dalam penegakan hukum, misalnya pencuri, pengedar shabu-shabu, pelaku penganiayaan yang tertangkap Polisi bukannya dikatakan “ditangkap”, tapi  “telah diamankan”. Begitu pula ketika sekelompok mahasiwa dipukuli oleh oknum kepolisisan dalam suatu bentuk demonstrasi. Tindakan polisi itu bukannya dikatakan “pemukulan terhadap mahasiswa” akan tetapi lebih cenderung dikatakan “proses pengamanan mahasiswa yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak dapat terhindarkan”.  Lagi-lagi kata “diamankan” dan “hal-hal tak terhindarkan” bagi masyarakat Indonesia lebih halus daripada “ditangkap” dan daripada kata “pemukulan oknum polisi terhadap mahasiswa.

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar 

HUKUM dan KEADILAN

Ditulis Sabtu 07/02/2015

HUKUM dan KEADILAN

Dalam berbagai kajian hukum yang ada dalam kalangan masyarakat, ada yang mengatakan bahwa hukum itu tujuan utamanya adalah keadilan. Ada pula yang mengatakan tujuan utamanya hukum bukan keadilan, akan tetapi kepastian hukum. Dalam kajian filsafat hukum misalnya, hukum itu terdiri atas tiga tujuan. Yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga hal inilah yang memperindah teori-teori dalam mempelajari ilmu hukum di bangku kuliah maupun di kalangan akademisi lainnya. Dari masa ke masa, bahkan kalau kita mempelajari sejarah hukum, tujuan hukum itu sangatlah beragam. Tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang tujuan hukum diinterpretasikan berdasarkan latar belakang keilmuan masing-masing ahli. Misalnya ahli ekonomi mengatakan, tujuan hukum itu untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi. Ahli hukum mengatakan, tujuan hukum itu melaksanakan undang-undang dan mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dan masih banyak lagi pendapat tujuan hukum itu sendiri. Tergantung siapa yang mendefenisikannya.

Absurditas keadilan

Keadilan memang seringkali menjadi topik pembicaraan hangat dalam menanggapi kasus-kasus hukum. Opini-opini yang berkembang dalam masyarakat cenderung dibenturkan dengan konsep keadilan.  Misalnya saja, ketika ada putusan perkara pidana terkait dengan kasus korupsi, tersangka diberi atau dijatuhkan  hukuman yang sangat ringan. Sehingga persepsi masyarakat, perbuatan yang dilakukan tersangka tidaklah sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan.  Di sinilah opini hukum (legal opinion) muncul dan berkembang,  bahwa telah terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Lahirlah yang namanya ketidakadilan dalam hukum.

Akan tetapi pertanyaannya kemudian, seperti itukah memaknai keadilan ? atau bahkan keadilan sangat absurd  untuk termaknai ?. Berbagai defenisi keadilan seperti, keadilan harus sama dalam artian tidak boleh berbeda. Keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya (proportional). Keadilan harus berimbang. Dalam artian keadilan tidak mesti sama. Ada juga adagium hukum yang mengatakan summum ius summa in iuria (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi). Keadilan apabila tidak ada lagi orang protes dan menentang. Keadilan tergantung siapa yang merasakannya. Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dari banyaknya defenisi tengtang keadilan, menjadikan keadilan itu sendiri menjadi absurd. Absurditas keadilan dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari misalnya, seorang anak yang mencuri nasi bungkus di warung dan ditangkap. Namun setelah ditanya alasannya mencuri kenapa ? jawabannya karena anak tersebut lapar lantas belum makan selama dua hari. Menurut hukum perbuatan anak adalah pencurian. Maka harus diganjar dengan pasal-pasal pencurian pula. Jadi apakah pantas menyeret anak tersebut ke pengadilan ? dan adilkah anak tersebut dijatuhi hukuman ?

Pembunuh keadilan

Terlalu banyak jeritan yang terdengar tengtang bagaimana sulitnya keadilan untuk didapatkan. Ada sebuah image yang mengakar-urat dalam perspektif sosiologi hukum di Indonesia. Hukum Indonesia itu layaknya pisau, tajam di bawah dan tumpul ke atas. Artinya apa, penegakan hukum masih kurang masksimal. Masih adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Orang kaya dan pemangku jabatan cenderung dilihat sebagai orang yang kebal hukum. Sedangkan orang yang miskin dan tak berpunya atau proletar cenderung sasaran empuk penegak hukum. Banyak sekali peristiwa-peristiwa hukum yang sangat mencengangkan. Sehingga membuat kita sejenak berpikir, apakah hukum dan keadilan itu dapat dibeli ? karena orang yang berduit melakukan pelanggaran hukum seolah-olah kebal hukum. Sedangkan orang miskin tidak kenal ampun. Langsung divonis saja.

Secara teoretis, hukum dan keadilan itu tidak dapat dipisahkan, tapi secara praktisnya keduanya lantas berpisah. Seringkali keadilan yang dicari para justisiabelen (pencari keadilan) hilang entah ke mana. Sehingga justisiabelen menjadi adventure into the unknow (mengembara dalam ketidaktahuan).

Apakah keadilan dapat dibunuh ? atau keadilan dapat di matikan ? saya katakan ya, bisa. Banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, seperti korupsi. Itu telah membunuh keadilan. Jual beli perkara dalam proses pengadilan, sehingga menguntungkan satu pihak, yakni pihak yang memberikan uang. Banyak sekali pembunuh keadilan dalam perspektif hukum. Tapi yang paling berperan aktif adalah penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum yang melanggar hukum.

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

Penegak Hukum Harus Tunduk HUKUM

Penegak Hukum harus Tunduk Hukum ?

Negaraku negara HUKUM.

Semua harus tunduk hukum.

Tidak ada yang boleh menentang hukum.

Sok di atas hukum  kata Jokowi.

Akan tetapi ....

Ada hal urgent dan krusial.

Bagaimana kalau penegak hukum vs penegak hukum ?

Saling counter claim ?

Yang satu mengatakan tunggu proses hukum.

Yang lainnya mengatakan itu adalah rekayasa kasus hukum.

Maka mau tidak mau seharusnya tidak dilanjutkan.

Tapi faktor bukti menjadi alasan utama.

Penegak hukum melanggar hukum ?

Wajar. Kan namanya juga manusia.

Tidak luput dari kesalahan.

Apakah penegak hukum harus tunduk hukum ???

Ya, harus.

Dan siapa pun harus tunduk hukum.

Dan sama di mata hukum.

Tidak perbedaan.

Equality before the law.

Ketundukan pada hukum adalah menjaga kedaulatan hukum.

Jadi siapa pun itu harus tunduk pada hukum.

Ingat....

Sekalipun penegak hukum, harus tunduk hukum.

Tidak boleh melawan HUKUM.

Apalagi menjadi penghianat HUKUM.

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar