HUKUM dan MASYARAKAT

HUKUM  dan MASYARAKAT

Hukum merupakan suatu hal yang terhitung sulit untuk didefenisikan. Karena mengapa, hukum hampir menyentuh seluruh aspek-aspek dan dimensi kehidupan dalam masyarakat. Hukum secara etimologis: berasal dari kata law (Inggris) yang artinya Undang-undang dan hukum itu sendiri. Dan juga dalam bahasa Arab berasal dari kata: hukmum, yang artinya patokan, dasar, dan tolok ukur dalam bertingka laku. Hukum merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya mengikat, memerintah dan memaksa. Dan apabila dilanggar maka akan mendaptkan sanksi. Baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Masyarakat secara etimologis berasal dari kata Social (Inggris) yang artinya masyarakat dan tengtang kemasyarakatan. Masyarakat merupakan kumpulan individu-individu dan membentuk kelompok-kelompok  yang saling berinteraksi dan membangun relasi timbal balik satu dengan yang lainnya. Dan seperti halnya Emile Durkheim, saya juga menganggap masyarakat sebagai laboratorium raksasa. Kenapa begitu ? Masyarakat lah yang menjadi lahan untuk analisis empiris Teori keilmuan. Kehidupan masyarakat akan berjalan dengan baik apabila terjalin interaksi secara ajeg dan positif.

Hubungan hukum dan masyarakat.

Polarisasi kehidupan masyarakat memang berbeda-beda seperti yang dikatakan oleh ilmuan-ilmuan sosial pada umumnya. Hukum dan masyarakat sejatinya  adalah sesuatu yang tak dapat terpisahkan. Seperti halnya adagium hukum yang mengatakan, “ di mana ada masyarakat di situ ada hukum”. Jadi, memang  selalu muncul logika-logika sosial bahwa hukum merupakan bagian mutlak dalam masyrakat. Demi tercapainya masyarakat yang tertib (Social order) maka dibutuhkanlah hukum. Ketika gejolak masalah-sosial muncul, disitulah hukum itu berfungsi sebagaimana mestinya.

         

Hukum sebagai pemecah masalah (problem solving) dan itulah sebenarnya tujuan hukum dalam menangani permasalahan kemasyarakatan. Selain itu tujuan hukum ada tiga yang harusnya hadir dan hidup dalam masyarakat,seperti  Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.  Tak bisa pula dipungkiri dan dielakkan kalau ketiga tujuan hukum itu kadang diabaikan oleh penegak hukum.

Hukum Indonesia sekarang ini lebih berorientasi pada tradisi jual beli perkara. Siapa yang menginginkan keadilan maka dengan mudah untuk dibeli, atau sering kita dengar istilah  KUHP dan plesetkan dengan kalimat “Kasi’ uang habis perkara”. Orang yang berduit atau orang kaya tentu  terbedakan dengan orang miskin atau proletariat (perspektif Karl marx). Yang kaya tinggal bayar, dan yang miskin mendekam dalam jeruji besi penjara. Layaknya jaring laba-laba, siapa yang kuat  akan terlepas dan yang lemah akan terperangkap.

Dengan kondisi kekinian, melihat hukum kewalahan atau bahkan dipermainkan, semoga hukum tidak terjebak dalam dilema kesosialan semata tetapi harus juga bersinergis dengan reformasi hukum (law-reform) dan perkembangan hukum (law-develovment) yang senantiasa mampu beradaptasi secara aktif dalam lika-liku dan hiruk-pikuk realitas kemasyarakatan. Tidak lagi seperti personifikasi pisau, tajam dibawah dan tumpul di atas. Artinya, hanya menindaki yang berada dalam kalangan akar rumput (lemah,bawah) tetapi yang pejabat-pejabat tinggi tidak adili dan malah eksentriknya lagi, lantas terbebas dari perkara. 

Maka dari itu guna menganalisis persoalan hukum dan masyarakat, yang paling urgent adalah bagaimana kita membangun kesadaran kritis menghadapi masalah krusial seperti itu. Sehingga hukum di negeri kita tetap ditegakkan sebagaimana mestinya.

Febri Ramadhani
Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

ROKOK DALAM HIASAN SOSIAL

ROKOK DALAM HIASAN SOSIAL

Negaraku negara yang perokok

Negara yang tidak bisa berjalan tanpa rokok

Manusianya adalah perokok.

Sedikit saja bisa menjadi rokok.

“Merokok mati, tidak merokok juga mati.

Lebih baik merokok sampai mati”.

Negasi-kontradiksi

“Tidak merokok mati, merokok cepat mati ?

Lebih baik tidak merokok sampai mati”

All right ???

Aku bertanya pada hiasan sosial....

Apakah rokok adalah nilai seni bagimu ?

Setiap hari asap rokok membumbung tinggi,

Menghiasi langit-langit sosial

Sebatang rokok adalah kehidupan

Kehidupan itu adalah rokok baginya

Puntung rokok bagaikan pepohonan dihutan yang lebat

Sekali mati sudah itu hidup lagi,

Tiada henti dan lagi tanpa henti.

Puntung rokok tersebar ke segala arah

Sudut-sudut kamar,

Sudut jedela,

Sudut pintu,

Sudut lipatan buku,

Dan sudut-sudut kesedihan dan kepedihan.

Sadarkah kita bahwa rokok itu membawa penyakit ?

Asapnya lebih kejam daripada asap kendaraan bermotor ?

Tapi, sayang sekali....

Semua tidak sadar akibat kesadaran.

Tapi apakah kita juga sadar, bahwa rokok juga membawa manfaat ?

Manfaat untuk rileks dan relaksasi pemikiran.

Katanya....maybe.

Hiasan sosial....

Orang dewasa merokok,

Remaja merokok,

Anak-anak merokok,

Laki-laki merokok,

Perempuan merokok,

Kakek-kakek merokok,

Nenek-nenek merokok,

Banci pun merokok,

Pokoknya rokok dan semuanya telah merokok.

Yang tidak merokok pun merokok.

Yang belum merokok pun merokok.

Semuanya merokok.

Di mana-mana merokok dan tersedia rokok !

Itu fakta !!!

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

Indonesia dalam Bahasan Implisit

INDONESIA DALAM BAHASAN IMPLISIT

Tulisan berantakan (Maaf masih belajar nulis; Bulan April (4) 2014)

Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kaya akan sumber daya alam, begitu pula dengan kuantitas penduduk yang berjuta-juta. Suatu statment yang terbantahkan. Wilayah yang luas jika ditinjau dari konteks geografis,  sumber daya alam yang melimpah dan tumpah ruah, sebab bentangan alam yang begitu mempesona dan ditunjang  akan utilitasnya. Masyarakat yang begitu pluralistik dari segi sosial,  agama, dan kebudayaan. Contohnya : apa- apa yang dilakukan masyarakat satu, tentu ada disparitas tersendiri yang tak mampu termutlakkan  harus sama dengan masyarakat lainnya, agama yang berbeda-beda, begitu pula dengan  hasil kebudayaan yang berpangkal pada konsep tradisi pemikiran dan adat istiadat yang mereka anut.

Hakikat Masyarakat

Pada dasarnya semua masyarakat adalah hal objektif yang berangkat dari hal-hal subjektif yang berkembang. Artinya masyarakat secara hakikat (ontologis) berasal dari individu itu sendiri. Dan individu itu berasal dari entitas yang menjadi titik akhir yaitu Manusia. Secara sistematis, manusialah yang pertama. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles dalam  pemikiran terhadap manusia sebagai makhluk yang berpikir: Manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai Makhluk sosial.

Jadi jelas, bahwa ada sebuah penjarakan yang konkrit diantara kajian hakikat (ontologis). Manusialah yang membentuk individu, secara alamiah (nature) tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari itulah manusia ingin membentuk kelompok-kelompok kolektif yang mampu bekerja sama. Secara tidak langsung ada keajegan sosial yang lahir: yang menopang dan menjadi patron bagi terselengaggaranya masyarakat sosial. Di indonesia misalnya: yang kita kenal dari sudut kesejarahan: ada Proto melayu dan Deutoro melayu. Proto Melayu yang terdiri dari Etnis Tennger dan Toraja yang lebih dulu masuk, dan Deutoro Melayu yang terdiri dari Etnis-etnis baru. Mengapa saya katakan baru, karena datang sesudah adanya proto melayu (melayu tua). Etnis dari rahim deutoro melayu yaitu seperti Suku bugis, Mandar, Dayak, dll. Ditilik dari pernyataan-pernyataan diatas, sesuatu yang lazim kalau kita langsung menjastifikasi bahwa Indonesia memang pluralistik.

Itulah tadi akar-akar serabut yang melekat pada masyarakat Indonesia. Begitu banyak pula persepsi yang  di alamatkan untuk Indonesia. Mulai dari bangsa yang yang kompleksitanya yang sangat beragam akan macam dan jenis, sebangai bangsa yang rama-tamah, sopan santun dan toleransi. Tapi kesemuanya itu lantas dipertanyakan eksistensinya sekarang ini. Apakah benar Indonesia masih seperti yang dikatakan oleh orang-oarng luar ? Hal tersebut memerlukan pengkajian dialektika kritis sebagai solusi yang mumpuni. Masyarakat indonesia mengiginkan Negara ini agar tetap lebih baik untuk masa depan, seperti yang dikatakan Nurcholish Madjid : kita harus menuju masa depan yang membebaskan. Dengan impian lebih bekembang dan maju sehingga dapatlah dikatakan sebagai negara maju dan setingkat lebih maju dengan negara-negara besar di dunia Internasional.

Ancaman budaya luar

Ketika budaya-budaya luar, masuk ke dalam pori-pori dan persendian masyarakat Indonesia, maka mau tidak mau, memilih tidak memilih akan berdampak pada perubahan sosial keagamaan, kebudayaan baik itu positif maupun negatif.  Secara Perlahan-lahan budaya itu akan merembes kuat untuk masuk menembusnya. Terjadilah gradasi sosial kebudaayaan: Yang melahirkan fenomena-fenomena sosial yang mengejutkan. Mungkin akan terjadi penetrasi, atau bahkan akulturasi budaya yang apabila masyarakat Indonesia tidak memiliki karakter yang kuat, pondasi yang tak mampu tergoyahkan, maka yakin dan percaya akan terbawa arus dan terombang-ambingkan oleh derasnya perubahan sosial (social change). Baik perubahan sosial yang berasal dari luar maupun perubahan yang berasal dari dalam, perubahan sosial yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki.

Kebudayaan barat misalnya yang begitu banyak masuk dan merangsek kultur Indonesia. Pada hal kan budaya barat itu banyak sekali  yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan Masyarakat Indonesia. Barat yang Identik dengan hedonis, sekularis, dan Individualistis. Indonesia yang Identik dengan, pecinta Budaya tradisional, religius, dan masih terikat rasa kolektivitasnya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sudah mulai ada pergeseran budaya. Indonesia mulai terjangkit yang namanya  westernisasi akibat ditembusnya pori-pori budaya kita. Tentu kita telah tergoyahkan. Ketika perilaku remaja yang selalu mengejar kesenangan sesaat yang ada di dunia ini, Orang tua yang tidak lagi menjadi tampat yang nyaman baginya untuk bersosisalisasi (primer) dan bertukar pendapat, jika dia menghadapi sebuah masalah. Pelampiasan atas masalah yang dihadapi dituangkan dalam bentuk meminum minuman  keras yang membuatnya hilang kesadaran, atau dengan spontanitasnya menjadi hedonis. Padahal yang menjadi  penentu keberhasilan bangsa dan negara ini adalah kalangan generasi muda  nantinya.

              

Tidak sama dengan negara yang ada Amerika, Eropa dll, dari segi kependudukan dan kuantitas yang berada pada tingkatan piramida yang paling atas adalah orang dewasa. Orang dewasalah yang paling banyak di sana. Secara otomatis ketika kalangan muda kita mengalami gejala-gejala sosial yang tidak baik, maka masa depan kita akan hancur (broken). Kita tidak lagi memiliki landasan, acuan , kerangka sosial produktif yang kokoh.  Orang barat yang sering dilemparkan isu, misalnya sekuler, hedonis, dan individualistis. Sekuler dalam artian di sini mereka cenderung memisahkan urusan agama dan urusan duniawi. Katanya, mestinya dipisahkan. Mereka berargumen seperti itu, mungkin saja dikalangannya ada yang tidak percaya yang namanya akhirat dan hanya percaya pada kehidupan meteri atau duniawi.

Kaum yang mengasumsikan bahwa agama dan duniawi punya relasi tapi mestinya dipisahkan, itulah sekularisme. Yang mengatakan agama dan duniawi itu harus dipisahkan karena sama-sekali tidak memiliki relasional apapun Munurut saya itulah komunisme. Kita lihat dari konteks yang sekarang ini, masyarakat lemah dari aspek resistensi dan kepercayaan. Ketika sekularisme menyeruak , apakah masih adanya kemungkinan terjadi unifikasi ? guna mengonsolidasikan budaya-budaya yang baik dan diaplikasikan pada kehidupan praksis. Ketika agama saja yang mestinya dipisahkan, bagaimana dengan konsepsi  multikulturlisme dan pluralisme yang kita idam-idamkan? Harus diakui bahwa kesemuanya itu terjadi tidak pernah terlepas yang namanya perkembangan Zaman. Misalnya saja zaman primitif menuju zaman modernisasi. Komponen-komponen seperti itu yang mendukung namanya globalisasi.

Orang barat yang memakai alat-alat modern yang begitu canggih, tentu akan lahir dan timbul rasa keengganan tersendiri dari kalangan orang-orang timur. Dari segi produktivitas barat lebih cepat dalam menghasilkan, kualitas barat lebih unggul, sedangkan kita masih merangkak-rangkak dalam perubahan sosial.  Dari segi itulah kita dimasuki dan terakumulasi dengan budaya-budaya luar. Begitu gampang tersekap. Maka solusi alternatifnya, giringlah diri anda sebagai bagian dari masyarakat untuk mencintai budaya lokal yang bukan berarti menjelekkan budaya-budaya asing, bukan pula primordialisme ataupun entnosentrisme lokal yang kita kesampingkan dan hiraukan. Sehingga kita begitu mudah menyesuaikan diri (adaptasi budaya) secara perlahan bergerak menuju unifikasi bukan sekularisasi, yang menjadi patron majunya bangsa dan negara ini.

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

Melacak Objektifitas, Menemukan Titik Terang

Melacak Objektifitas, Menemukan Titik Terang.

Para justisiabelen (pencari keadilan) di dunia ini selalu mengharapkan yang namanya objektifitas hukum. Tidak jarang kalau ada kasus hukum, yang diharapkan kepada penegak hukum adalah tingkat objektifitasnya. Jangan sampai dalam penanganan kasus hukum cenderung diatasi dengan sikap subjektifitas. Sehingga lahirlah putusan yang mengarah pada ketidakadilan. Karena tidak bisa dipungkiri mulai dari kasus hukum yang bobotnya kecil sampai yang bobotnya besar harus mengacu pada objektifitas hukum.

Objektifitas dalam pusaran subjektifitas

Banyaknya kasus hukum yang ada dalam masyarakat, tidak menutup kemungkinan adanya sikap subjektifitas daripada penegak  hukum. Hukum dalam manifestasinya yakni Undang-undang, sealalu mengacu pada objektifitas. Bukannnya subjektifitas. Perlu diketahui secara teoretis makna objektifitas, mengacu pada keadilan hukum. Sedangkan subjektifitas mengacu pada ketidakadilan hukum. Sebagai contoh, kalau ada suatu perkara yang di mana orang berperkara itu adalah hakim, bolehkah hakim itu mengadili perkaranya sendiri ?. Secara hukum itu tidak boleh. Karena pasti mengacu pada subjektifitas seorang hakim itu sendiri. Secara manusiawi, orang yang menghadapi masalah pasti kecenderungannya membelah diri sendiri. Bukan membela orang lain. Itulah sebabnya orang tidak boleh mengadili dirinya sendiri. Sesuai dengan adagium hukum “NEMO JUDEX (TEISTIS) INDONEUS IN PROPRIA CAUSA (tidak ada yang boleh menjadi hakim dalam kasunya sendiri).

Mengacu pada hukum positif indonesia, jikalau pejabat tersangkut masalah hukum maka harus mengundurkan diri dari jabaatan. Secara etika dan moral mengundurkan diri adalah hal seharusnya dilakukan oleh pejabat kalau tersangkut masalah hukum. Dalam penetapan tersangka pun pejabat hukum harus mengundurkan diri. Karena memang sangkaan sangatlah kronis dalam proses hukum. Artinya sudah menuju ke ending kasus.

Objektifitas dalam menemukan titik terang.

Untuk menemukan titik terang atau kebenaran dalam kasus hukum, sekali lagi sangatlah diperlukan objektifitas. Dalam kasus hukum, tidak dapat dimunafikkan, kalau ada upaya untuk mengabaikan nilai-nilai kebenaran untuk kepentingannya. Bahkan orang yang jelas melakukan pelanggaran hukum masih saja mebelea dirinya sendiri dengan berbagai dalil, dan alasan.

Dalam mencari titik terang kasus, memang juga diperlukan subjektifitas pembelaan diri dari seseorang. Akan tetapi pembelaan yang berdasar pada kebenaran. Pembelaan itu harus rasional dan dapat dipertanggungjawabkan (responsibility). Kalau pembelaan seperti itu tidak ada masalah. Karena yang dihindari adalah pembelaan yang tidak berdasar, tidak rasional dan tidak mengacu pada kebenaran dan keadilan.

Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita cenderung tidak bisa mengabaikan nilai-nilai yang melekat pada unsur kedaerahan kita (primordialisme) dan perilaku nepotisme. Karena satu daerah, satu kampung, keluarga dekat, kerabat, ketika ada muncul kasus hukum maka penyelesaiannya mengacu pada subjektifitas. Di manaYang bukan keluarga langsung ditahan, sedangkan keluarga dan kerabat tidak segan-segan langsung dilepaskan.

Sebagai kesimpulan, kasus hukum itu dalam penangannya harus mengacu pada objektifitas bukannya subjektiftas. Hukum mengaharapkan keadilan bukannya ketidakadilan.

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

KESADARAN HUKUM

KESADARAN HUKUM

Tetesan pemikiranku....

Kesadaran hukum berbeda dengan kesadaran sosial (social consiusness).

Benarkah demikian ?

Menurutku itu benar ! 100% Benar.

Kesadaran sosial itu internal.....

Kesadarran hukum itu eksternal....

Apakah hukum mesti disadari ?

Atau hukum yang mesti yang menyadari kita ?

Tentu kita harus kaji secara logika sederhana....

Harus tahu siapa yang aktif dan siapa yang pasif.

Manusia yang aktif dan hukum yang pasif.

Kadang menjadi problem tengtang kesadaran hukum ini....

Daerah yang kurang aman karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Masyarakat yang kurang sadar hukum, selalu melanggar hukum.

Karena mereka tidak tahu,

Oh .....oh.....

Itu ada aturannya....

Saya tidak paham. Saya tidak tahu.....

Ini bukan issue hukum....

Karena hal ini berfakta dan berbukti....

Ini realitas hukum dan sekaligus kesenjangan hukum.

Indonesia sangatlah luas....

Terbentang dari Sabang sampai Marauke, dari Rute sampai Niangas.

Indonesia terdiri atas 17.500 pulau....

Apakah kesadaran hukumnya sama ?

Sedangkan hukum kita gonta-ganti pasal ?

So...apa yang menjadi tolok ukur dalam kesadaran hukum masyarakat ?

Jelasnya.....

Ketika tidak ada lagi pelanggaran hukum,

Dan ketika masih ada pelanggaran hukum.....

Tergantung  rasionalisasi kita.

Febri Ramadhani

Mahaiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

PELANGGAR dan PELANGGARAN HUKUM

PELANGGAR dan PELANGGARAN HUKUM

Seolah tak jemu memandangi pelanggaran hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak pelanggaran hukum....

Kalangan atas melanggar hukum....

Kalangan grass root (akar rumput) melanggar hukum.....

Politisi melanggar hukum....

Agamawan melanggar hukum.....

Pejabat negara melanggar hukum....

Pengacara melanggar hukum....

Pembuat hukum melanggar hukum....

Penegak hukum pun melanggar hukum...

Semua mendekan dalam bui,

Mendekam di balik jeruji besi (penjara)

Sense of jstice terbunuh.

The three element of law .... telah tak berdaya.

Megalami disorientasi.

Mengalami dislokasi.

Megalami disidentifikasi.

Hukum dalam berbagai sisi dilanggar.

Pilar hukum dilanggar...

Serobot dan pembabatan hukum hal yang biasa....

Aku muak...aku resah....tak ada harmoni....

Aku ingin murka, tapi aku bukan TUHAN.

Niat suci dalam penegakan hukum adalah kemunafikan.

Piawai bicara pasal-pasal hukum adalah suatu kecerdasan dan kebodohan.

Tidak ada yang suci.....

Pasti ada kepentingan yang tersembunyi dalam sikap konsistensi.....

Tensdensi menjadi getaran keyakinan....

Nestapa menimpa negeri ini.....

Hukum kita kualat tapi belum gagal total...

Mau dibawa ke mana hukum kita ini ?

Buang saja, sehingga orang bebas melanggar....?

Siasat buruk menerpah negeri ini...

Kaca balau akibatnya....

Chaos menjadi tontonan....

Dan memang dipertontonkan ke publik.

Para pencari keadilan berdiri dengan tatapan kosong dan mulut menganga.

Aku bekesimpulan, hanya TUHAN dan ciptaan sucinya yang tidak melanggar hukum !

Selebihnya melanggar HUKUM !

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

BERKECAMUK

BERKECAMUK

Di suatu masa....

Ada suatu musim.

Musim berkecamuk.

Sinisme merajalela....

Stereotif etnis mengusik kedamaian....

Konflik di mana-mana...

Di mana ada ruang dan waktu, di situ ada masalah !

Suatu masa merangsek dan merasuk dengan hebat.

Mengerikan ,...

Menyedihkan ....

Menakutkan.....

Menyeramkan .....

Ganas menyikapi....

Saat itu tidak ada lagi diam,

Yang ada hanya gerak yang bergejolak.

Teriakan histeris terdengar tak tentu arah....

Semua ada dalam situasi kecamuk....

Masa yang berkecamuk....

Ini bukan singkatan....

BERKECAMUK (Berusaha keras cari muka).

Bukan !!!

Ini adalah ilustrasi kehidupan yang dipenuhi dengan masalah serius.

Menggurita dan menggeogoti.

Ironi negeri kecamuk !

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar