PUISI MALAM

PUISI MALAM

Senin 16/01/2015

Dingin terasa

Rasanya dingin menusuk tulang

Malam yang gelap dengan gemerlap lampu-lampu malam

Eksotisme malam menjadi realitas tak terlupakan

Indahnya Ciaptaan-Nya yang maha kuasa

Mencekam

Yah, situasi mencekam.

Karena mata belum terpejam

Anjing menggonggong dari sana ke sini

Nyaring terdengar membuatku bergetar

Aku tak merasa takut karena aku bukan penakut

Dingin terasa

Rasanya sangat dingin

Merasuk dan menusuk tulang

Semua tinggal kenangan

Kenangan berbalut pengharapan

Sengatan malam tiada henti

Tiupan angin membuatku menggigil

Merinding akan kesunyian

Termangu dalam tulisanku.

Bukannya cengeng.....

Lelah dan letih menghampiriku

Kuat dikalahkan lemah

Tapi aku belum menyerah menulis malam

Sampai kapanpun !

Dan kapanpun itu !

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

RIWAYAT TANAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

RIWAYAT TANAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

 (Relasi dengan Pancasila, UUD 1945, UUPA, Reformasi Agraria dan Demokrasi Pancasila)

SEBELUM MASA PENJAJAHAN BELANDA.

               Penguasa dan pemilik tanah di Nusantara adalah  Kerajaan (tanah swaparaja) dan Mayarakat Adat (tanah ulayat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA.

Diberlakukan :

1)      Domain Verklaring : Semua tanah milik Pemerintah Jajahan kecuali apabila bisa membuktikan pemilikannya sehingga Pribumi dianggap sebagai OKUPAN (penggarap), karena pembuktian kepemilikan harus tertulis sesuai Hukum Perdara Barat, hal ini tidak memungkinkan bagi Masyarakat Adat.

2)       Agrarish Wet : untuk mengundang investor maka diterbitkan Hak Eigendom untuk hak milik, Hak Erpach untuk perkebunan, Hak Opstal untuk bangunan.  Tanah kerajaan dipetakan sebagai Sultan Ground (tanah swapraja). Hak Adat dan hak masyarakat adat tidak diakui.

3)      Kojnklik  Besluit : Hanya warga eropa yang dapat memiliki Hak Eigendom atau yang dipersamakan dengan warga eropa dengan Besluit dari Ratu Belanda, sehingga hanya dipunyai oleh warga timur asing yang kaya (seperti Oei Tiong Ham) dan para Raja2 nusantara yang berpengaruh.

4)      Hukum Perdata Barat.

               Sejak itu berduyun-duyun para kapitalis berkembang di bumi nusantara. Selama penjajahan terjadi ketidakadilan dan penghisapan manusia atas manusia dalam rangka pengembangan kolonial Belanda.

               Tahun 1928 terjadilah SUMPAH PEMUDA dimana  Bangsa Indonesia diikrarkan di Nusantara oleh para pemuda dari berbagai daerah Nusantara, walaupun sebelumnya telah ada pertemuan para raja se Nusantara  untuk bersatu tetapi belum sampai terwujud dalam bentuk ikrar kebulatan tekad  sebagaimana para pemudanya di Nusantara.

PADA MASA PROKLAMASI KEMERDEKAAN.

               Pada saat proklamasi kemerdekaan NKRI oleh Soekano-Hatta dinyatakan oleh Soekarno bahwa wilayah NKRI adalah wilayah bekas Jajahan Belanda dari Sabang sampai Marauke, namun disanggah oleh Gubernur Jenderal Belanda yang tidak rela melepaskan wilayahnya.  Raja Hamengkubuwono  IX yang diikuti Raja Pakualam VIII menggabungkan diri dengan NKRI saat itu juga, sedang raja-raja lainnya tidak bergabung dengan NKRI sehingga Nusantara menjadi Republik Indonesia Serikat, NKRI ada  dengan modal wilayah Jogjakarta.  Setelah Nusantara aman dari Gerakan Operasi Militer Belanda ke I & II maka Jogjakarta dinyatakan sebagai Daerah Istimewa (1953), sedangkan eks kerajaan lainnya tidak dinyatakan sebagai Daerah Istimewa, malah dinyatakan sebagai tanah yang menjadi milik bangsa Indonesia yang dikuasai negara dan dijadikan tanah obyek land reform dibagikan kepada para penggarapnya.                                   

            Sejak tahun 1948 telah terbentuk Panitia Agraria Jogjakarta dengan semangat  menegakkan keadilan dan menghapuskan penghisapan manusia atas manusia di tanah NKRI dengan menghindarkan diri dari NEO KOLONIALIS dan IMPERIALIS. Sangat disadari fondasi lokal Nusantara adalah agraris  dan maritim, maka tanah sebagai modal dasar bagi petani sebagai alat ekonomi dan tempat tinggal dan bagi nelayan sebagai tempat tinggal serta laut sebagi tempat mencari nafkah dengan perahu/kapal sebagai alat ekonominya.      

               Pada tahun 1960 di syahkan Undang-Undang no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikenal dengan UUPA  mencabut :

1. Agrarisch Wet.
2. Domein Verklaring.
3. Kojnklik Besluit.
4. Buku II Hukum Perdata Barat (Indonesia) sepanjang yang berkaitan dengan tanah tidak diberlakukan lagi dan diganti berdasarkan Hukum Adat.

               Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah penjabaran dari  Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi, Air dan Ruang Angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta perekonomian dibangun berazaskan kekeluargaan (gotong royong). Selain itu UUPA juga menjabarkan sila-sila pada Pancasila ke dalam pasal-pasalnya, antara lain bahwa tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia bersifat ABADI.  Artinya Negara tidak memiliki tanah karena  Domein Verklaring tidak diberlakukan oleh NKRI. Pemilik tanah NKRI adalah Rakyat /Bangsa Indonesia termasuk kekayaan alam yang dikandungnya. Negara tidak memiliki tanah NKRI tetapi sebagai wakil organisasi bangsa menguasai tanah dalam arti mengatur pemilikan  dan memimpin penggunaannya  diwilayah tanah kedaulatan untuk kesejahteraan baik secara perorangan maupun bersama-sama (gotong-royong). Pengertian tanah di UUPA adalah kulit bumi termasuk diatas dan dibawahnya sepanjang berhubungan dengan penggunaan tanahnya, laut termasuk kulit bumi dan berada diatas tanah. Contoh lainnya, yaitu : hanya WNI yang dapat memiliki tanah, pemilikan tanah dibatasi, tanah pertanian hanya untuk petani, tanah berfungsi sosial, dilarang tanah sebagai barang spekulasi, monopoli tanah dilarang, kecuali diatur dalam undang2 tersendiri dsbnya. 

               BUNG KARNO  menyatakan bahwa tanggal 24 September 1960, hari lahirnya UUPA yang merupakan hari kemenangan bagi RAKYAT TANI INDONESIA, dengan diletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan Land reform  untuk mengikis habis sisa-sia imperialisme   dalam lapangan pertanahan, agar rakyat tani dapat membebaskan dari segala macam bentuk penghisapan manusia atas manusia dengan beralat tanah, menuju ke arah masyarakat adil dan makmur.               

               UUPA adalah alas bangunan NKRI menuju masyarakat adil dan makmur,  sehingga pada tahun 1963 terbit Keputusan Presiden  Republik Indonesia no 169/1963 tentang penetapan 24 september sebagai HARI TANI.  Amanat politik UUPA jelas sekali terbaca dalam konsideran Keppres tersebut bahwa  ; (i) Tanah sebagai  basis perekonomian nasional; (ii). Perekonomian yang berdaulat diatas kedaulatan rakyat tani; (iii). Menghindarkan diri dari Nekolim, neoimperialisme dan neokolonialisme, dalam bentuk penghisapan manusia atas manusia; (iv). Secara teknis dilaksanakan melalui dua sayap, land reform dan acces reform.

               Setelah UUPA dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) no 224/1961 dlaksanakan Land reform terhadap tanah kelebihan pemilikan, tanah absente (tanah milik yang terletak di luar kecamatan dan kecamatan perbatasan letak tanah) , tanah swapraja (kerajaan/kraton) dan tanah ex swapraja yaitu tanah2 kerajaan yang tidak bergabung dgn NKRI pada masa RIS kecuali kraton Ngayogjakarta dan Pakualaman yang dinyatakan istimewa dan belum memberlakukan UUPA di Daetah Istimewa Yogyakarta.

ERA ORDE BARU.

               Tragedi tahun 1965 menghambat pelaksanaan land reform dengan  pergantian rezim pemerintahan karena disinyalemen bahwa UUPA berpaham kekiri-kirian oleh rezim orde baru. Padahal UUPA  merupakan penjabaran keagraiaan/pertanahan sebagai aplikasi  sila-sila dalam Pancasila  dan satu-satunya undang-undang yang dibuat oleh Panitia Negara di RI. UUPA berazaskan kerakyatan sebagai konsekwensi logis dari tanah merupakan karunia Tuhan YME kepada bangsa indonesia bersifat abadi, dimana rakyat adalah pemilik abadi tanah NKRI.

               Namun pada tahun 1967 terbitlah Undang-Undang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Pengairan, Undang-Undang Perindustrian dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing/ Dalam Negeri tidak mengacu UUPA dan memberlakukan kembali Domein Verklaring untuk mengundang para kapitalis dan neoliberalis ke bumi Nusantara dengan dalih pembangunan membutuhkan investasi, sehingga mengakibatkan tumbuh suburnya para spekulan tanah dan monopoli tanah dikalangan konglomerat. Sejak saat itulah dimulai penjajahan periode kedua terhadap Rakyat indonesia oleh pihak luar yang difasilitasi bangsa sendiri.

               Padahal jika UUPA diberlakukan dan dijadikan acuan dari Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan tanah maka seluruh kekayaan alam yang terdapat di atas dan yang terkandung di dalam tanah adalah milik bangsa sehingga seluruh usaha yang terkait, yang  selama ini dilakukan Badan Usaha Milik Negara/Daerah ataupun kerja sama dengan pihak asing haruslah di audit setiap tahunnya sebagai pertanggung jawaban kepada bangsa selaku pemilik tanah.

               Dilain pihak Undang-Undang no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang sifatnya menyeragamkan desa berakibat merusak tatanan Desa Adat apalagi dengan adanya Inpres Bantuan Desa menjadikan pemecahan Desa Adat secara administrasi.

               Rancangan Undang-Undang Pertanahan berdasarkan hukum adat sebagai penjabaran UUPA hingga saat ini belum terpikirkan untuk disusun oleh BPN RI, serat masih diberlakukannya bukti hak lama (Agrarich Wet) oleh Pengadilan Negeri yang berdasarkan Kitab Hukum Perdata Indonesia (yang mengacu pada hukum perdata Belanda), bukan hukum adat sebagaimana perintah UUPA, juga Pengadilan Land Reform dibubarkan dan hingga saat ini belum dibentuk Pengadilan Agraria/Pertanahan. Kesemuanya itu menambah makin ruwetnya  pertanahan di NKRI apalagi sampai saat ini belum terbangun data base bidang tanah secara nasional. Pembonsaian UUPA dan carut marut pertanahan di NKRI semakin marak sejak rezim orde baru yang berlangsung sampai saat ini.

               Kasus-kasus konflik agraria dimasyarakat yang marak terjadi saat ini menunjukkan adanya kebijakan negara yang salah yang terus dilaksanakan yaitu memberlakukan Domain Verklaring kembali di bumi nusantara  dan dibonsainya UUPA mengakibatkan menjerat rakyatnya sendiri sehingga tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan NKRI oleh bangsa Indonesia yang diproklamirkan Soekarno-Hatta.

SARAN PEMECAHAN.

1. Membangun data base Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang berisi  tentang informasi bidang tanah berupa penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tnah (P4T)  dengan melibatkan partisipasi masyarakat,  sekaligus menyadarkan akan catur tertib pertanahan yaitu Tertib administrasi pertanahan, Tertib hukum pertanahan, Tertib penggunaan tanah dan Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Juga melaksanakan  inventarisasi tanah adat dan wilayah tanah ulayat, apakah masih ada lembaganya, apakah masih ada aturannya baik tertulis maupun lisan dan apakah masih dipatuhi oleh masyarakat adatnya, sebagai bahan referensi penyusunan Rancangan Undang-Undang Pertanahan berdasarkan Hukum Adat melalui Kelompok Swadaya Mayarakat Manajem Pertanahan Berbasis Masyarakat (KSM MPBM). KSM MPBM dipilih melalui Rembug Desa, 4 Pemuda Desa sebagai tim pengumpul dan pengelola data bidang tanah P4T, 5 Tokoh Masyarakat Desa yang menguasai riwayat tanah desa sebagai tim verifikasi data dan mediasi pertanahan. MPBM adalah pengelolaan administrasi pertanahan dalam satu unit masyarakat desa/kelurahan, merupakan upaya revitalisasi otonomi desa (sistem Pemerintahan Adat) dengan pendekatan partisipatif dan swadaya (self-governing community) dalam rangka mewujudkan masyarakat makmur mandiri dan alam lestari dengan menerapkan catur tertib pertanahan dalam kerangka NKRI.
2. Melaksanakan UUPA secara konsekwen dengan men “judicial review” peraturan perundangan dan lembaga yang masih melaksanakan Domein Verklaring dan Agrarich Wet.
3. Melaksanakan Land reform yang ditindak lanjuti akses reform, khususnya tanah pertanian sebagai modal ekonomi bagi Rakyat Petani Miskin pemilik NKRI dan memperkuat perekonomian nasional negara agraris. Demikian juga terhadap Nelayan dan warga Maritim, selain memberi tanah untuk tempat tinggal juga diberikan akses reform berupa sarana dan prasarana sebagai alat ekonominya untuk meningkatkan kesejahteraannya dan kedaulatannya. Petani penerima tanah obyek land reform diberikan hak sementara (non permanen) dilarang mengalihkan dan hanya boleh diwariskan kepada anaknya berprofesi petani dengan sepengetahuan Panitia Land Reform Desa setempat, demikian juga perlakuannya sama terhadap para Nelayan dan warga Maritim tersebut.
4. Menyusun dan mengesahkan UU Pertanahan Nasional berdasarkan hukum adat sebagai tindak lanjut perintah UUPA. Hak atas tanah  berdasarkan hukum adat hanya dua yaitu hak tetap (permanen) dan hak sementara (non permanen), semuanya diatas Hak Milik Bangsa indonesia yang bersifat ABADI.  Tanah sebagai jaminan pinjaman di bank hanya sepanjang waktu hak yang diberikan, namun apabila diterlantarkan haknya hapus dan kembali menjadi  tanah milik bangsa indonesia yang dikuasai negara, maka yang bisa dijaminkan pada bank itu hanya kegiatan usahanya diatas tanah, hal tersebut juga  sebagai pembatasan gerak spekulan tanah dan pembobolan dana bank. Pembebasan tanah untuk kepentingan sosial dan infrastruktur lebih mudah karena ada data base bidang tanah maka harga tanah dapat di “freezing”, tidak masuk angin oleh para spekulan tanah, serta ada kesadaran bahwa tanah NKRI adalah milik semua Warga Negara Indonesia sehingga menumbuhkan rasa nasionalisme kebangsaan dan rasa sosial lebih peka dimasyarakat serta ihklas melepaskan hak atas tanahnya bagi kepentingan umum. Undang-Undang ini juga melindungi rakyat kecil yang berkaitan dengan tanah dari ketidakadilan berupa bentuk bagi hasil antara lain kerja sama opersional, built operation and transfer dan lain sebagainya maupun kegiatan konsolidasi tanah, land reajustmen dan land urban renewel.
5. Untuk menegakkan keadilan dalam pertanahan harus dibentuk Pengadilan Khusus Keagrarian/Pertanahan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pertanahan, bukan lagi di Pengadilan Umum yang menganut Hukum Perdata Indonesia.
6. Mengoptimalkan fungsi dan peranan hasil administrasi dan hukum pertanahan, yaitu sertipikat tanah sebagai sarana kontrol kepemilikan tanah dan tertib penggunaan tanah, tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.
7. Menyusun Land Use Planning Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Teknis Tata Guna Tanah yang berdasarkan data base bidang tanah. Dengan simtanas bidang tanah dapat diketahui Present Land Use, Land Capability (Wilayah Tanah Usaha) sehingga dapat dibuat Neraca Penggunaan Tanah yang memudahkan pembuatan Land Use Planning pada skala Pemerintahan sampai yang terbawah yaitu Desa/Kelurahan. Semua stake holder pertanahan harus tahu akan hak dan kewajibannya karena tertulis dalam sertipikat tanah dan sebagai sosial kontrol pengawasannya dibantu oleh KSM MPBM di desa/kelurahan yang bersangkutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Pusat membuat Norma, Standart dan Kriteria Penyusunan Tata Guna Tanah, Pemerintah Daerah membuat Rencana Tata Guna Tanah sedangkan masyarakat di desa mengawasi pelaksanaannya.
8. Pemberian Hak Permanen pada tanah Keraton Ngayogjakarta dan Pakualaman serta untuk keraton-keraton lainnya hanya di lokasi keraton yang bersangkutan saja, tidak terhadap tanah yang di luar kraton (karena tanah diluar kraton sebagai tanah swapraja dan atau tanah eks swapraja telah dinyatakan oleh UU menjadi tanah negara yaitu tanah milik bangsa indonesia yang dikuasai negara dan  dijadikan obyek tanah land reform yang dibagikan pada petani penggarapnya). Demikian juga dengan Tanah Ulayat Masyarakat Adat yang masih eksis keberadaannya dilapangan sebagai mana hasil pendataan masyarakat melalui KSM MPBM.
9. Agar tanah NKRI bisa dipergunakan oleh bangsa Indonesia sepanjang masa maka           urusan administrasi pengelolaan pertanahan yang meliputi penguasaan dan pemilikan tanah (land tenure), penggunaan tanah (land use), nilai tanah (land value) dan pengembangannya (land development) harus dalam satu manajemen (lembaga). Kebijakan pertanahan (land policy) untuk pembangunan berkelanjutan dapat disusun apabila ada simtanas bidang tanah diseluruh NKRI sampai pada tingkat pemerintahan terbawah (desa/kelurahan) telah terbangun, dapat dengan mudah terbangun apabila dengan partisipasi masyarakat secara gotong royong melalui KSM MPBM.
10. BPN RI ( Lembaga Pemerintahan Non Kementrian) sebagai koordinator pengelola lokasi kegiatan dalam mensupport jalannya pembangunan , kedudukannya harus sejajar dengan Bappenas sebagai koordinator kegiatan/proyek dan Kementerian Keuangan sebagai penyedia anggaran dalam pembahasan RAPBN, demikian juga tingkat pemerintahan daerah dalam pembahasan RAPBD.
11. BPN RI harus dipimpin oleh seorang karier di BPN   ataupun mantan BPN yang berpengalaman mempunyai jam terbang tinggi dan pernah menjabat di kebijakan, operasional, pengawasan, riset dan pengembangan , berintegritas tinggi, jujur dan mempunyai jiwa nasionalisme yang teruji. Hindari pimpinan BPN selama ini selalu bukan dari pejabat karier sehingga arah pembangunannya tidak jelas, tidak pernah ada pembinaan korps dan selalu ada kepentingan pribadi maupun kelompok dalam penempatannya sebagai Ka BPN RI.
12. Merevitalisasi kembali Tupoksi BPN RI sebagaimana pada UUPA yaitu menegakkan keadilan dari penghisapan manusia atas manusia yang berkaitan dengan tanah, sebagai rasa mensyukuri karunia Tuhan YME oleh Bangsa Indonesia sebagai pemilik tanah yang bersifat ABADI.                           
13. KSM MPBM dibekali dengan 4 buku yaitu Buku A berisi riwayat kepemilikan tanah, Buku B berisi hasil pemetaan bidang tanah yang sudah diverifikasi dan disetujui para pemilik tanah (stake holder) yang merupakan kontra diktur delimitasi relatif (belum tetap karena belum diukur secara kadastral), Buku C berisi mutasi tanah dan masalah pertanahan baik kepemilikan maupun penggunaan tanahnya, Buku D berisi Rencana Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Tata Bangunan dan Tata Guna Air. Buku ABCD tersebut akan ditutup buku setiap akhir tahun atau pada saat adanya pergantian pejabat Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Pejabat BPN Kabupaten/Kota setempat. Data MPBM dapat dijadikan bahan aspirasi masyarakat pada Musyawarah Nasional Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan, demikian seterusnya sampai ke tingkat Pusat di Jakarta.
14. KSM MPBM dapat diberdayakan sebagai Panitia Landreform Desa setempat dalam pelaksanaan Reforma Agraria dan bahkan bisa dijadikan embrio pembentukan Koperasi Primer (Koperasi Budaya, bukan sekedar ekonomi) di Desa, demikian selanjutnya di kecamatan menjadi Koperasi Sekunder, di kabupaten/kota menjadi Koperasi Tersier dan seterusnya sampai ke pusat menjadi Koperasi Budaya Nasional. Pada tingkatan Koperasi Tersier akan didapatkan tokoh masyarakat dari kecamatan yang bisa menjadi anggota legeslatif berkwalitas dan seorang pemimpin untuk memimpin kabupaten/kota yang besangkutan dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana implementasi sila ke 4, Kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan sila ke 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila, akar jati diri bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu kasih sayang, gotong royong, tolong menolong dan kekeluargaan. Bukan Demokrasi Barat dengan Pemilu dan Pilkada yang mendasarkan persaingan, individualistis, mencari kekuasaan dan uang untuk melanggengkan kekuasaannya dan seterusnya.                                                                              
15. Kesemua hal tersebut sebagai aplikasi dari keempat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ikha dalam kaitannya dengan Demokrasi Pancasila serta tanah sebagai wahana kiprahnya rakyat dan pemerintah dalam NKRI.
16. Bagaimana peran Partai Politik, seharusnya dalam rangka Nation and Character Building mempersiapkan Sumber Daya Manusia dengan pelatihan-pelatihan penyadaran ideologi kebangsaan maupun ketrampilan individu dalam menghadapi tantangan global, sebagaimana yang telah dirintis Yayasan Obor Tani Semarang membangun Sentra Pemberdayaan Tani Tanaman Buah Unggul pada

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DALAM INSTRUMEN HUKUM

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DALAM INSTRUMEN HUKUM

Dalam sejarah membaca sejarah pertanahan Indonesia, terdapat banyak sekali permasalahan tanah. Konflik/sengketa tersebut sebagian besar terjadi disebabkan karena masalah tanah adat/tanah ulayat, yang pada akhirnya membatasi akses masyarakat adat atas tanahnya sendiri, termasuk menjadi terbatasnya pula akses terhadap sumber daya alam yang sejak dulu ada dalam wilayah tanah adat mereka.

Mayoritas kasus yang terjadi, harus diakui bahwa masyarakat adat dan pemerintah berada dalam posisi yang kurang seimbang, walaupun sebenarnya secara filosofis terdapat asas equality before the law. Posisi yang kurang seimbang tersebut seringkali berimbas pada tertekannya masyarakat adat, terlebih ketika pemerintah menggunakan ‘hak menguasai’ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pertanyaannya, mengapa posisi masyarakat adat seringkali nampak begitu tertekan ketika berhadapan dengan pemerintah, tidakkah masyarakat adat terlindungi secara hukum? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu akan coba dijelaskan mengenai pengertian masyarakat adat itu sendiri.

Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut masyarakat adat, seperti istilah first people dikalangan antropolog dan pembela HAM, first nation di Amerika Serikat dan Kanada, indigenous cultural communities di Filipina, serta bangsa asal dan orang asli di Malaysia. Di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah disepakati penggunaan istilah indigenous peoples sebagaimana tertuang dalam seluruh dokumen yang membahas salah satu rancangan deklarasi PBB, yaitu draft of the United Nation Declaration on the Rights of the indegenius peoples.

Menurut Konvensi ILO 169 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka, yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan yang statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan pengaturan khusus.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Menurut Konggres Masyarakat Adat Nusantara I (KMAN I) yang tertuang dalam Keputusan KMAN No. 01/KMAN/1999 di bagian rumusan keanggotaan, definisi masyarakat adat menurut KMAN I adalah kelompok komunitas yang memiliki asal usul leluhur, secara turun temurun mendiami wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan teritori sendiri.

Pengertian mengenai masyarakat adat pun nampak dari beberapa pendapat ahli. Ter Haar memberikan istilah masyarakat adat dengan istilah persekutuan hukum (rechtsgemeenschap) yaitu lingkungan-lingkungan teratur yang bersifat kekal, yang mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik berupa kejasmanian maupun kerohanian. Definisi lain mengenai masyarakat adat diberikan oleh Bambang Supriyanto sebagai suatu satuan komunitas yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas.

Masyarakat adat dapat dibentuk berdasarkan ikatan darah (geneologis) atau berdasarkan ikatan daerah (territorial). Masyarakat adat geneologis adalah yang terdiri dari penduduk yang merasa terikat semata-mata karena keturunan dari nenek moyang yang sama, sedangkan masyarakat adat yang bersifat territorial adalah masyarakat adat yang anggota-anggotanya merasa terikat kepada daerah tempat kediamannya yang tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, lebih lanjut akan dijabarkan ketentuan hukum yang mengatur dan berkaitan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam, termasuk di  dalamnya tanah adat. Hal ini penting guna menjustifikasi validitas bahwa hak masyarakat adat tersebut merupakan hak hukum sehingga sebenarnya dapat dituntut keberlakuan dan penegakannya, sebab salah satu syarat bagi hak hukum yaitu harus dapat dikonfirmasi dalam berbagai sumber-sumber hukum (lihat posting sebelumnya mengenai hak hukum.

Dalam instrumen hukum Internasional

a.      Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pasal 2 : “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa pembedaan   dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya.”

Pasal 3 : “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi.

Pasal 17.1 : “Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain.”

Pasal 17.2 : “Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.”

b.      Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 1 butir 2 : “Semua rakyat dapat secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumber daya mereka sendiri, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional atas dasar prinsip keuntungan bersama serta hukum internasional. Tidak dapat dibenarkan suatu bangsa merampas upaya penghidupan rakyatnya sendiri.”

Pasal 2.2 : “Negara peserta Kovenan ini berjanji menjamin agar hak yang diatur dalam kovenan ini dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.”

Pasal 25 : “Tidak ada satu hal pun dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat dari semua bangsa (suku bangsa) untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh.

c.       Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Pasal 1 butir 2 : “Semua orang dapat, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumber daya alam mereka sendiri tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerja sama ekonomi internasional atas dasar prinsip keuntungan bersama dan hukum internasional. Dalam apapun tidak dibenarkan suatu bangsa merampas upaya penghidupan rakyatnya sendiri.”

Pasal 47 : “Tiada sesuatu dalam kovenan ini boleh ditafsirkan sebagai melemahnya hak yang pada setiap bangsa untuk sepenuhnya dan sebebas-bebasnya menikmati dan memanfaatkan segala kekayaan dan sumber daya alamnya.”

d.      Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras

Pasal 1.3, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi ras, kecuali untuk memajukan kelompok ras yang memerlukan perlindungan.

Pasal 5.d. tentang jaminan negara untuk tanpa diskriminasi melindungi hak untuk memiliki kekayaan.

e.      Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat Tahun 1981

Pasal 21 butir 1 : “Semua rakyat dapat secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumber daya mereka. Hak ini dilaksanakan atas kepentingan eksklusif bangsa. Tidak dapat dibenarkan suatu bangsa merampas upaya penghidupannya sendiri.”

Pasal 21 butir 2 : “Dalam hal perampasan, rakyat yang dirampas hak miliknya berhak mendapatkan kembali penikmatan harta kekayaannya secara sah dan juga berhak mendapatkan kompensasi yang memadai.”

f.        Konvensi Tentang Penduduk Asli dan Penduduk Suku Tahun 1989

Konsideran menimbang hal aspirasi penduduk-penduduk asli dan penduduk suku untuk melaksanakan penguasaan atas lembaga mereka sendiri, cara-cara hidup dan pembangunan ekonomi untuk memelihara dan mengembangkan ciri-ciri khas mereka, bahasa dan agama di dalam struktur negara-negara dimana mereka hidup.

Pasal 2 butir 1 : pemerintah mempunyai tanggung jawab atas pembangunan, dengan partisipasi para penduduk yang bersangkutan, tindakan yang terkoordinir dan sistematis untuk melindungi hak-hak para penduduk ini serta menjamin penghormatan terhadap integritas mereka.

Pasal 2 butir 2 : tindakan tersebut akan mencakup langkah-langkah untuk :

1.     Menjamin bahwa para anggota penduduk ini memperoleh manfaat atas dasar yang sama dari hak dan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan nasional kepada para anggota penduduk yang lain.

2.     Meningkatkan realisasi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya para penduduk ini sepenuhnya dengan menghormati identitas sosial dan budaya mereka, kebiasaan dan tradisi dan lembaga mereka.

3.     Membantu para anggota yang bersangkutan untuk menghapus kesengajaan sosial, ekonomi yang mungkin ada di antara penduduk asli dan para anggota masyarakat nasional yang lain, dalam suatu cara yang sesuai dengan aspirasi dan cara hidup mereka.

Pasal 6 butir 1 : dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini, para pemerintah akan :

1.     Berkonsultasi dengan para penduduk yang bersangkutan, melalui prosedur-prosedur yang tepat dan terutama melalui lembaga perwakilan mereka, setiap waktu pertimbangan sedang diberikan pada tindakan-tindakan legislatif atau administratif yang mungkin secara langsung mempengaruhi mereka.

2.     Membuat sarana-sarana yang memungkinkan cara penduduk dapat berpartisipasi secara bebas, paling sedikit pada jangkauan yang sama seperti sektor-sektor penduduk yang lain, pada semua tingkat pembuatan keputusan dalam lembaga-lembaga pilihan dan administratif dan dalam badan-badan lain yang bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan dan program-program yang mengenai mereka.

3.     Membuat sarana-sarana untuk mengembangkan sepenuhnya lembaga-lembaga dan inisiatif-inisiatif sendiri para penduduk ini, dan dalam kasus-kasus yang tepat menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk tujuan ini.

Pasal 8 butir 1 : dalam memberlakukan undang-undang dan peraturan-peraturan nasional pada para penduduk yang bersangkutan, perhatian yang semestinya harus diberikan pada kebiasaan atau undang-undang kebiasaan mereka.

Pasal 15 butir 1 : hak-hak para penduduk yang bersangkutan atas sumber daya alam yang berkenaan dengan tanah mereka harus secara khusus dilindungi. Hak-hak ini mencakup hak para penduduk ini untuk berpartisipasi dalam penggunaan, managemen dan pelestarian sumber daya ini.

Pasal 15 butir 2 : pada kasus-kasus yang di dalamnya negara tetap menguasai pemilikan tambang suatu sumber daya di bawah permukaan atau hak-hak atas sumber daya lainnya berkenaan dengan tanah-tanah, maka para pemerintah harus menyusun atau memelihara prosedur-prosedur yang melaluinya, mereka harus berkonsultasi dengan para penduduk ini, dengan tujuan untuk memastikan apakah dan sampai tingkat apa kepentingan-kepentingan mereka akan dipenuhi, sebelum melakukan atau memperkenankan program apapun untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya tersebut, yang berkenaan dengan manapun mungkin harus ambil bagian dalam keuntungan aktivitas-aktivitas tersebut, dan harus menerima kompensasi yang adil untuk kerugian apapun yang mungkin mereka derita sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas tersebut.

Pasal 16 butir 1 : dengan tunduk pada ayat-ayat pasal ini berikutnya, para penduduk yang bersangkutan tidak boleh dipindahkan dari tanah-tanah yang mereka tempati.

Pasal 16 butir 2 : apabila penempatan kembali para penduduk ini dianggap perlu sebagai upaya pengecualian, penempatan kembali tersebut harus berlangsung hanya dengan persetujuan mereka bebasdan diberitahukan. Apabila persetujuan mereka tidak dapat diperoleh, penempatan kembali tersebut harus berlangsung hanya dengan mengikuti prosedur-prosedur yang tepat yang dibuat oleh undang-undang dan peraturan-peraturan nasional, termasuk penyelidikan umum apabila tepat, yang memberikan kesempatan untuk mengajukan protes yang efektif dari para penduduk yang bersangkutan.

Pasal 16 butir 3 : setiap waktu mungkin, para penduduk ini berhak kembali ke tanah tradisional mereka, segera setelah alasan-alasan untuk penempatan kembali mereka hentikan.

Pasal 16 butir 4 : apabila penempatan kembali lagi tersebut tidak mungkin dilakukan karena ditetapkan dengan persetujuan atau dengan tiadanya persetujuan tersebut melalui prosedur-prosedur yang tepat, maka para penduduk ini harus disediakan, dalam sebuah kasus yang mungkin dengan tanah-tanah yang kualitas dan status hukumnya setidak-tidaknya sama dengan tanah-tanah yang sebelumnya ditempati mereka, yang cocok untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka yang sekarang, dan pembangunan mereka di kemudian hari. Apabila para penduduk yang bersangkutan menyatakan suatu pilihan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk uang atau barang, mereka harus diberikan berdasarkan jaminan-jaminan yang tepat.

Pasal 16 butir 5 : orang-orang yang jadi ditetapkan kembali harus diberi kompensasi secara penuh atas kehilangan atau kerugian apapun yang diakibatkan.

f. Arahan operasional 4.20 Bank Dunia bulan September 1991 yang memberikan pedoman kebijakan untuk menjamin penduduk asli juga akan memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan yang dilaksanakan dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran hak mereka.

g. Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1993/77 tentang Pengusiran Paksa, yang menegaskan bahwa Praktik pengusiran paksa merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Dalam Hukum Nasional

Perlindungan hak asasi masyarakat adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Hak masyarakat adat juga dilindungi dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa kesatuan masyarakat adat dengan hak tradisionalnya yang masih hidup diakui eksistensinya. Sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka TAP XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan perlindungan yang layak bagi eksistensi hak-hak masyarakat adat termasuk hak ulayatnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 tentang hak untuk mempertahankan kehidupan, pasal 6 tentang hak untuk memperjuangkan hak-haknya secara kolektif, pasal 8 tentang persamaan di muka hukum, pasal 23 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, pasal 32 tentang jaminan hak miliknya untuk tidak diambil sewenang-wenang.

Penegasan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia diakui eksistensinya secara konstitusional. Dukungan konstitusi ini memperkuat pemahaman dan kesadaran untuk menghormati dan melindungi hak mereka. Selain itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga terdapat pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat atau yang serupa dengan itu.

RESUME ILMU NEGARA

RESUME ILMU NEGARA

Resume Ilmu Negara

BAB I

Pendahuluan

Pengertian Ilmu Negara

Ilmu negara ialah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara, ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya. Tetapi sebetulnya ilmu yang membicarakan negara itu bukanlah hanya Ilmu Negara saja, oleh karena disamping Ilmu Negara itu masih ada ilmu-ilmu lainnya yang juga  membicarakan negara. Dan berhubung ilmu itu bukanlah pengetahuan biasa, tetapi adalah pengetahuan yang mempunyai sifat-sifat teratur dan sistematik, maka penentuan obyek pembicaraan itu adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui sampai dimana luas Ilmu Negara tersebut, dan tidak melampaui lapangan pembicaraan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

BAB II

Obyek Ilmu Negara

Sedangkan Ilmu Negara memandang obyeknya itu yaitu Negara, dari sifat atau dari pengertiannya yang abstrak, yaitu artinya obyeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu, jadi tegasnya belum mempunyai ajektif tertentu, bersifat abstrak-umum-universil. Dari obyeknya yang bersifat demikian ini, yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah : kapankah sesuatu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apakah yang disebut negara itu, hakekatnya itu apa, dan seterusnya. Dari obyeknya itu tadi, yaitu negara dalam pengertiannya abstrak, yang diselidiki lebih lanjut adalah :

1.      Asal mula negara

2.      Hakekat negara

3.      Bentuk-bentuk negara dan pemerintah

BAB III

Asal Mula Negara

A.      Jaman Yunani Kuno

1.        Socrates

Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat obyektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan para pemimpin, atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Di sinilah tersimpul pikiran demokratis dari Socrates.

2.        Plato

Plato adalah murid terbesar Socrates, menurut Plato negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena masing-masing orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Karena itu sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.

3.        Aristoteles

Seperti juga Plato, Aristoteles pun beranggapan bahwa negara dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles negara itu merupakan suatu kesatuan, yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi yaitu kesempurnaan  diri manusia sebagai anggota daripada negara. Dengan demikian Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato adalah seorang idealistis. Hal yang demikian ini akan dapat kita pahami, bila kita melihat, dan memperhatikan keadaan, yaitu bahwa Plato menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam demokrasi, dimana orang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan. Sedangkan kalau Aristoteles menciptakan  filsafatnya itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, dimana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai oleh penguasa asing yang memerintah dengan kekuasaan tak terbatas.

4.        Epicurus

Negara menurut Epicurus itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia, yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusialah sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat, yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri, dan yang merupakan realita. Jadi menurut Epicurus yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan keutuhan itu adalah individunya, sedang negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut, jadi sama benda mati dan merupakan suatu mekanisme.

5.        Zeno

Kaum Stoa dengan ajarannya yang bersifat universalistis, sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional, dan dengan demikian praktis mematikan alam pikiran demokrasi nasional seperti yang telah diajarkan oleh Aritoteles. Bersamaan dengan ini bangsa Romawi sedang melebarkan sayap kerajaan  dunianya, oleh karena itu bangsa Yunani justru akan mengoper filsafat kaum Stoa ini dari bangsa Yunani sebagai barang sesuatu yang sangat berguna bagi mereka, yaitu untuk menciptakan kerajaan dunia. 

B.   Jaman Romawi Kuno

1.        Polybius

Karena menurut Polybius bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk negara yang lain yang telah langsung mendahuluinya. Dan bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab dari negara-negara berikutnya, demikian seterusnya, sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu dapat terulang kembali. Jadi dengan demikian diantara berbagai-bagai bentuk negara itu terdapat hubungan sebab akibat. Bentuk-bentuk negara itu berubah-ubah sedemikian rupa, sehingga perubahannya itu merupakan  suatu lingkaran, suatu cyclus, maka dari itu teorinya disebut cyclus theori.

2.        Cicero

Negara menurut Cicero adanya itu adalah merupakan suatu keharusan, dan yang harus didasarkan atas ratio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan ajaran kaum Stoa. Pengertian ratio disini yang dimaksud oleh Cicero adalah ratio murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum alam kodrat. Jadi tidaklah seperti ajaran Epicurus yang menganggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia, dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

3.        Semeca

Setelah jatuhnya Imperium Romawi, maka sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki jaman abad pertengahan. Pemikiran tentang negara dan hukum pada jaman abad pertengahan ini tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah  keduniawian, terutama yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan materiel, dan bukan lagi dari sudut filsafat, melainkan ditinjau dari segi ke-Tuhanan, dari segi agama. Dan memang sesungguhnya bahwa perkembangan  sejarah pemikiran tentang negara dan  hukum pada jaman abad pertengahan ini berbarengan dengan timbulnya perekembangan agama Kristen, yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang bersifat teokratis.

                   C.      Jaman Abad Pertengahan

1.        Augustinus

Menurut Augustinus, yang ajarannya sangat bersifat Teokratis, dikatakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh Paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang diperintah oleh raja. Mengapa demikian? Dalam hubungan ini dikatakan oleh Augustinus bahwa adanya negara didunia itu merupakan suatu kejelekan, tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan. Yang penting  itu adalah terciptanya suatu negara seperti yang diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama, yaitu Kerajaan Tuhan. Maka dari itu sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk memusnahkan perintang-perintang agama dan musuh-musuh gereja. Jadi disini nampak dengan jelas bahwa  negara mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah dan ada di bawah gereja. Negara sifatnya hanyalah sebagai alat daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja.

2.        Thomas Aquinas

Selanjutnya Thomas Aquinas memberikan tempat yang khusus pada manusia di dalam kedudukannya, tanpa kehendak, tetapi manusia itu adalah sebagai suatu makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Ini disebabkan karena manusia itu mempunyai ratio, dan tak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.

3.        Marsilius

Mengenai ajarannya tentang kenegaraan, Marsilius sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Negara adalah suatu badan atau organisasi yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarkan dan mempertahankan perdamaian. Dengan demikian Marsilius bersama-sama dengan Dante adalah yang pertama-tama memberikan tujuan tersendiri pada negara.

                   D.      Jaman Renaissance (abad ke XVI)

1.        Niccolo Machiavelli

Tujuan negara menurut Niccolo Machiavelli adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang telah terdahulu, yaitu untuk mencapai kesempurnaan seperti yang diajarkan oleh sarjana-sarjana jaman abad pertengahan. Sedang menurut Nicollo Machviavelli tujuan negara adalah mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketenteraman. Dan ini hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Jadi usahanya itu menuju ke arah mendapatkan serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja. Tetapi itu semuanya bukanlah merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kemakmuran bersama.

2.        Thomas Morus

Thomas Morus menerbitkan sebuah buku karangannya, yang sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pemikiran tentang negara dan hukum, karena buku tersebut bersifat roman kenegaraan, yaitu De optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia tentang susunan pemerintahan yang paling baik dan tentang pulau yang tidak dikenal, yang dinamakan negara entah berantah, atau disingkat disebut Utopia. Karena tulisannya itulah nama Thomas Morus terkenal di seluruh dunia dan bahkan namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum.

                        3.        Jean Bodin

Sesuai dengan pendapatnya tentang tujuan negara, maka Jean Bodin mengatakan bahwa negara merupakan perwujudan daripada kekuasaan. Untuk memperkuat pendapatnya itu, maka ia lalu merumuskan pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang. Dalam perumusannya atau lebih tegas definisinya ini, sekaligus terkandung pengertian negara, dan kekuasaan raja. Raja tidak terikat oleh kekuasaan undang-undang. Raja adalah yang menetapkan undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang adalah hukum positif, jadi bukan hukum Tuhan atau hukum alam.

            E.       Kaum Monarkomaken

Istilah Monarkomaken dalam pengertiannya yang umum berarti anti raja, atau menentang raja. Tetapi sesungguhnya pengertian ini adalah kurang tepat, sebab ajaran-ajaran dari para ahli pemikir tentang negara dan hukum dimasukkan dalam golongan kaum monarkomaken sama sekali tidak anti atau melawan raja-raja, bahkan tidak anti atau melawan sistem pemerintahan absolutisme pada umumnya, melainkan yang ditentang atau dilawan itu adalah eksesnya. Siapa-siapa sajakah termasuk kaum monarkomaken, dan bagaimanakah ajarannya? nama-nama yang disebutkan termasuk kaum monarkomaken adalah Hotman, Brutus, Buchanan, Johannes Althunius, Mariana, Bellarmin, Suarez, dan Milton. Dari semuanya itu yang banyak menguraikan ajaran tentang negara dan hukum adalah Johannes Althusius.

                        F.       Jaman Berkembangnya Hukum Alam

1.        Teori Hukum Alam abad XVII

a.    Grotius (Hugo de Groot)

Filsafat Grotius tentang negara dan hukum adalah suatu usaha untuk mengatasi segala perpecahan di lapangan agama, dengan berdasarkan pada akal manusia yang  berlaku umum itu. Bahkan tidak hanya terbatas pada kaum Kristen saja, melainkan  juga berlaku untuk dan mengikat semua orang kafir dan atheis. Meskipun Grotius dianggap sebagai pencipta daripada ajaran hukum alam modern, namun ajarannya itu banyak diilhami, dan hukum alamnya itu lebih langsung berhubungan dengan hukum alam jaman kuno (Yunani kuno – Aristoteles), kaum Stoa (Zeno), dan Cicero, daripada dengan Thomas Aquinas dan Francesco Suarez.

b.   Thomas Hobbes

Apakah kiranya sumbangan Thomas Hobbes dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum sebagai ahli pikir? Sumbangannya ialah suatu sistem materialistis yang besar, dalam mana termasuk juga perikehidupan organis dan rokhaniah. Artinya bahwa tujuan hidup, yaitu kebahagian, itu hanya dapat dicapai dengan cara berlomba dengan gerak. Adapun alat-alat untuk dapat mencapai kebahagiaan adalah kekuasaan terbesar untuk kepentingan manusia adalah negara. Ajarannya itu ditulis dalam dua buah bukunya yang sangat terkenal ialah De Cive (tentang warga negara) dan Leviathan (tentang negara).

 c.    Benedictus de Spinoza

Tugas negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan perdamaian, ketentraman dan menghilangkan ketakutan. Maka untuk mencapai tujuan ini, warga negara harus mentaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan. Sebab jika tidak demikian, maka keadaan alamiah akan timbul kembali. Jadi dengan demikian kekuasaan negara adalah mutlak terhadap warga negaranya.

d.    John Locke

John Locke sebagaimana ia ahli pemikir hukum alam, mendasarkan juga teorinya pada keadaan manusia dalam alam bebas. Dan memang menganggap bahwa keadaan alam bebas atau keadaan alamiah itu mendahului adanya negara, dan dalam keadaan itu pun telah ada perdamaian dan akal pikiran seperti halnya dalam negara. Tugas negara menurut John Locke adalah menetapkan dan melaksanakan hukum alam.

2.        Teori Hukum Alam abad XVIII

a.    Frederik Yang Agung

Frederik Yang Agung menulis ajarannya dalam isi bukunya yang berjudul Antimachiavelli berupa tantangan serta bantahan terhadap isi buku Il Principe dari Niccolo Machiavelli, serta merupakan cita-cita serta semangat dari seorang raja muda dari Prusia itu, yang menjadi dasar dari suatu kebangsaan, dan persatuan pikiran dari seluruh rakyat negara.


b.   Montesquieu

Menurut pendapatnya kekuasaan negara dibagi atau dipisahkan menjadi tiga, dan yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri, yaitu: 

1. Kekuasaan perundang-undangan yaitu legislatif.

2. Kekuasaan melaksanakan pemerintahan yaitu eksekutif.

3. Kekuasaan kehakiman yaitu judikatif.

Pendapat Montesquieu tersebut di atas, kemudian terkenal sebagai ajaran Trias Politica, yang memberi

nama sebagai demikian adalah Immanuel Kant.

c.    Jean Jacques Rousseau

Dari ajaran Rousseau ini nanti yang terpenting adalah idenya tentang kedaulatan rakyat. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah bagaimanakah cara mendapatkan suatu keterangan yang masuk akal atau yang rasional tentang keseimbangan antara adanya perjanjian masyarakat yang mengikat dengan kebebasan dari orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat tersebut. Jadi soalnya tetap pada keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan.

d.   Immanuel kant

Sebagaimana Immanuel Kant sebagai seorang sarjana hukum alam, maka ia menerima pendapat bahwa negara itu terjadi karena perjanjian masyarakat, jadi sama dengan pendapat Rousseau, dan menyatakan pendapatnya bahwa kedaulatan itu ada pada rakyat, dan kemauan umum itu menjelma dalam perundang-undangan negara. Tetapi meskipun demikian ada perbedaanya, dan perbedaan itu bersifat prinsipiil yang artinya menurut Immanuel Kant bahwa perjanjian masyarakat itu tidak pernah ada, tidak pernah terjadi, tidak pernah merupakan kenyataan atau peristiwa di dalam sejarah.

                   G.      Jaman Berkembangnya Teori Kekuatan (Kekuasaan)

Menurut teori kekuatan, seperti telah dikatakan di atas negara itu adalah merupakan alat dari golongan yang kuat untuk menghisap golongan yang lemah terutama sekarang dalam lapangan ekonomi. Memang kadang-kadang negara itu atau konkritnya penguasa, mengeluarkan peraturan-peraturan yang nampaknya menguntungkan golongan yang lemah. Tetapi akhirnya tokoh yang diperhitungkan hanya kepentingan si penguasa saja. Tokoh dalam teori tersebut antara lain : F. Oppenheimer, Karl Marx, H.J. Laski, dan Leon Duguit.

                   H.      Teori Positivisme

Kegagalan daripada para ahli pemikir tentang negara dan hukum dalam menyelidiki dan menerangkan asal mula negara, hakekat negara, serta kekuasaan negara, menimbulkan sikap skeptis terhadap negara. Dan orang lalu lebih suka menentukan sikap positif terhadap negara. Kebanyakan orang telah kehilangan nafsunya untuk mempelajari atau menyelidiki dasar negara yang pokok. Kecenderungan timbul untuk hanya membatasi diri kepada pelajaran hukum positif, selain hal ini telah terdapat pada kebanyakan negara, juga hukum positif itu akan lebih mudah dipelajari. Demikianlah ilmu negara lambat laun tetapi pasti menarik dirinya, dan datang mengunjungi tinjauan-tinjauan ilmu pengetahuan teoritis dan historis. Ia menjadi relativistis, negatif serta skeptis. Malahan Struycken sampai kepada eklektisme yang bersifat skeptis. Tokoh dalam teori ini : Hans Kelsen.

                   I.         Teori Modern

Di dalam peninjauannya tentang negara dan hukum teori atau aliran modern ini mengatakan bahwa, kalau kita hendak menyelidiki atau mempelajari negara, maka baiklah negara itu dianggap saja suatu fakta atau suatu kenyataan, yang terikat pada keadaan, tempat, dan waktu. Dan harus disadari terlebih dahulu negara itu ditinjau dari segi apa. Sebab tergantung dari segi penyelidikannya ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda tentang pengertian, bentuk serta hakekat negara. Tetapi dengan demikian apakah ini lalu tidak berarti melewati batas pembicaraan ilmu negara dan masuk ke lapangan pembicaraan ilmu hukum tata negara.  Tokoh dalam ajaran ini antara lain: Prof. Mr. R. Kraneburg dan Logemann.