Ambiguitas Pluralisme

Ambiguitas Pluralisme

14 Maret 2014 pukul 23:31

Ambiguitas Pluralisme"

Pengembaraanku telah ku jajaki dalam berbagai dimensi

Waktu yang telah ku bunuh

Tapak dan jejak kaki yang kutinggalkan

Begitu pula fakta sosial yang kutelanjangi

Potret diri ini yang selalu terekam

Semoga namaku terpatri di lembaran sejarah

Yang bukan menjadi pemenangan

Tapi perenungan dan kenangan.

Ketika bayang-bayang menembus alat optik ini

Mengalirlah derasnya makna yang tak berkecukupan

Bertanya dan terus bertanya  !

Goresan tinta yang tergores dan tergeletak

Di lantai dan rak-rak

Benda ilmu itu adalah air manakala kehausan

di balik lambang pengetahuan.

Benda itu dapat menjadi solusi.

Tapi, ketika masyrakat sedang melebar

Gonjang ganjing mewarnai kehidupan

Lalu berada dalam penjarahan dan dikotomi universalitas

Maka silahkan tunggu konsekuensi logisnya.

Disparitas multidimensional

Kita katakan,....

Kemajemukan,

Keberagaman,

Pluralisme.

Itulah konsepsional ambiguitas

Dalam akar-akar kesosialan.

Kita dipuja,

dan disanjung,

Letak sentralitasnya adalah budaya.

Kegembiraan mengiang mendayu-dayu

Mendengar lantunan rinik dan rintik kata pujian

Negara tetangga,

Negara Imperialis,

Negara liberalis,

Negara Kapitalis,

Negara Komunis,

Negara sosialis,

Negara Islamis,,

Sebenarnya kita harus sadar hakikat hidup insani itu

Bagaikan langkah kaki yang tak pernah menentu.

Dunia itu seperti roda yang berputar,

Kadang cepat dan kadang lambat

terkadang kita di atas lalu kita turun lagi ke bawah

Bangsa lain melirik kekayaan budaya kita

Tak ayal kalau ada yang mengklaim,

yang mengatakan bahwa ini milik saya.

Garang !

Berani sekali mengatakn itu.

Harus tetap over protektif

Akan Makna pluralisme dan tetap berada dalam

titik kordinat keseimbangan.

Potret Indonesia.

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum Alauddin Makassar

01-01 -  10-03-2014

Iman: Rasio-Empirisisme

Konsepsi Mengenai Iman: Rasio-Empirisisme

Literasi: Theologis-Fhilosopies

Febri Ramadhani

Mahasiswa Hukum UIN Alauddin Makassar

“Konsepsi Mengenai Iman; Rasio- Empirisime”

_Andai kata kuda memiliki tangan dan Dapat menukis,

maka kuda akan melukis dewa-dewa seperti kuda.

XENOPHANES

( sekitar 560-478 SM)

Dalam beragama, apakah beriman dulu atau berilmu dulu ?

Atau berilmu dulu baru beriman ?

(Febri Ramaddhani)

Adalah Perdebatan sengit, diskursus mengenai Iman dan rasio. Kadangkala ada orang yang meramu konsep secara sepihak.Menilai manusia hanya dalam korelasi mengenai Rasio, begitu pula sebaliknya. Iman dan rasio merupakan disparitas yang mutlak. Iman relasinya adalah batiniah, sedangkan rasio adalh penalaran logis dan betuknya: silogisme(akal). Atau dasar-dasar kepercayan dalam beragama, kepercayaan itu yang bermain adalah rasio dan keyakinan itu adalah rasa (hati).

Dalam kajian filsafat semua yang ada di dunia ini adalah tajalli-tajali tuhan sebagai bukti eksistensinya. Jelasnya ada hukum kauliyah dan hukum kauniyah yang menelaskan Eksistensi Tuhan.Iman menggali hal-hal yang berada di luar indra. Dan indra selalu mengutarakan diri mengenai penalaran logis. Pemahaman iman Seringkali tidak dimengerti oleh Indra. Memahami sang prima Causa (argumen Aristoteles) haruslah dengan Iman  yang totalitas. Bukan malah Indra. Karena indra hanyalah memberikan alamat, sekaligus mengantarkan  di depan pintu sebab itu.

Pendiri empirisisme: John locke (filsuf) pernah mengatakan bahwa Agama tidak boleh bertengtangan dengan rasio. Tapi hal yang wajar kalau rasio Alamiah  menentang agama, karena akal adalah kemampuan yang terbatas ! Iman pada dasarnya mengantarkan kita menyingkap hal-hal yang transendental, tak tercakapkan dengan level tertinggi dari pada rasio.

Miasalnya: Tasawwuf dalam Islam (iman dan rasio),  Filasafat dalam Tradisi Barat mengutamakan rasio, sehingga banyak dari  kalangan mereka yang atheisme. Dengan proporsi dan postulat bahwa orang Barat mayoritas mengutamakan rasio dalam berbagai hal, dan itulah sebabnya kita bagi orang Timur sering menganggapnya sebagai sekuler dan liberal dalam berpikir.

Sebenarnya antara Iman dan rasio jika ditelisik  lebih dalam, dua makna esensial manusia yang tapi berbeda secara alamiah. Orang-orang yang beriman lebih tinggi derajatnya dari pada orang orang berakal semata. Akan tetapi kalau dilihat dari era sekarang banyak sekali orang yang berkostum iman melainkan pencitraan diri saja. Begitu banyak orang mengaku beriman tapi tidak sesuai dengan kadar iman yang sesungguhnya.

Kita akui bahwa untuk menganilisis sesuatu, apakah baik atau benar, tentunya menggunakan rasio atau  akal sehat. Kadang orang keliru tengtang defenisi mengenai rasionalisasi dan rasionalisme, padahal keduanya itu adalah hal yang berbeda pada proses introduksinya. Jujur saja, saya dan mungkin banyak orang lain di luar sana, adalah salah satu yang sangan membenci yang namanya Rasionalisme-Fanatisme. Karena para penyokong paham ini, tidak membenarkan perihal, yang  ada di eksternal akal. Perlu di catat, kalau kebenaran ilmiah tidak saja terletak pada konsep Rasio. Ada yang terselimpung dalam hal eksternal tapi dianggap ekstentrik kaum rasionalisme. Seperti Berbicara tengtang keimanan dalam suatu agama.

Sesunggunya jikalaulah kita menomorsatukan rasio dan mendiskreditkan kebenaran-kebenaran yang diluar rasio, maka barang tentu kita memparsialkan diri sebagai orang yang egois dan  masih buta dalm konsep mengenai mana semestinya haqq  maupun batil .Mengenai rasionalisasi itulah yang banyak disukai para pemikir kontemporer. Rasionalaisasi adalah mengedepankan metode analisis, dan mengmbangkan apa yang dikaji itu. Patron-patron yang digunakan sangatlah terbedakan dengan rasonalisme, karena tidak tunduk pada sebuah konsep yang pasti, dan  akan tetapi belum tentu itu benar atau bahkan salah. Dengan rasionalisasi tentunya lebih terbuka dalam menanggapi asumsi-asumsi miring, yang senangtiasa mengundang akal untuk berpikir. Apa yang disebut Meta-pysic  akal takkan menyerah untuk merasionalisasikan. Akan ada proliferasi makna, dan kemajuan analisis. Tentunya metode-metode filoshopis yang digunakan untuk menyingkap hal itu. Bagi kaum empirikal hal yang tidak mungkin dipercayai, bahkan saking mirisnya, kalangan mereka melemparkan kritik cadas dan seolah-olah menyalahkan segalanya.

Mengatakan: apa yang diungkapkan oleh kaum fhilosopies  adalah proposisi yang tak bermakna (the propotition thats not to the meaning) atau nir-arti. Dan perbendarahan-perbendarahan katanya hanya terjebak pada dunia utopis. Dengan alasan(kaum empiirkal;sperti:Davi hume,john stuart mill), karena yang mereka katakan tak terindrai. Pertanyaan kaum fhilosospis(feedback) , apakah semua yang bermakna itu harus terindrai pada dasarnya ?  Kan, tidak !

Jadi kalau begitu apakah  yang terbatas oleh indra pada umunya harus dikatakan tidak eksis ataukah tidak bermakna ?

Disinilah kaum empirisisme lumpuh dalam penalarannya. Mengatakan lagi kalau sumber pokok(primer) pengetahuan manusia ada pada pengalaman. Tapi etisnya pengalaman tidak  pernah sempurna mengatasi pengetahuan-pengetahuan yang terlupakan, dan bahkan diluar pengalaman itupun dapat mentransformasikan hal-hal mengenai otoritas pengetahuan primer maupun sekunder. Terkait lagi tengtang fitrah, dalam bentuk pengetahuan terlahir, apakah pada dasarnya manusia sejak lahir memang dibekali pengetahuan?

Jawabannya>>>.......

Allah berfirman:  Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan ia menjadikan bagi  kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.

(Q.S. 16:78)

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi

Sejarah  Berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Lembaran awal sejarah praktik pengujian undang-undang (judicial review) bermula di Mahkamah Agung/ MA (Supreme Court) Amerika Serikat saat dipimpin oleh John Marshall dalam kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803 silam. Meskipun pada saat itu konstitusi Amerika Serikat tidak memberi kewenangan untuk melakukan Judicial Review kepada Mahkamah Agung, akan tetapi dengan menafsirkan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi.

            Secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi masih terbilang baru dan baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau Inkonstitusional. Untuk menjaminnya, maka diperlukan adanya Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) sebagai penafsirnya.

            Apabila kita menelusuri sejarah ketatanegaraan di Indonesia, maka pada saat penyusunan UUD 1945, M.Yamin juga telah mengusulkan tentang pendirian Mahkamah yang bertugas melakukan pengujian terhadap konstitusi, hal ini disampaikan pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Menurut Yamin, seharusnya Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang (Judicial Review). Akan tetapi usulan ini ditentang oleh MR. Soepomo dengan beberapa alasan, diantaranya:

1.    Konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun pada saat itu bukanlah konsep pemisahan kekuasaan (Separation of Power) akan tetapi pembagian kekuasaan (Distribution of Power),

2.      Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang,

             Kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep Supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),Sejalan dengan semangat reformasi dan perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2002), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 saat ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 perubahan ketiga.

         Selanjutnya untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan yang cukup panjang, akhirnya RUU tersebut disahkan dalam sidang paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, UU tentang Mahkamah Konstitusi (UU No.24 Tahun 2003) disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputeri. Indonesia sendiri merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan sekaligus menjadi negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada awal abad ke-21M.

        Kemudian bertitik tolak dari UU No.24 Tahun 2003 dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara dilakukan rekruitmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA. Setelah melalui tahap seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut, masing-masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.

            Sesuai dengan amanat dari UUD, Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1.        Menguji UU terhadap UUD 1945
2.         Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD       1945
3.          Memutus pembubaran Partai Politik
4.      Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, meliputi pemilu Presiden dan Wakil Presiden,   Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu anggota DPD, dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi sendiri disebut-sebut sebagai lembaga peradilan yang sangat bersih, cepat dan murah. Dikarenakan semua sengketa maupun gugatan yang dilayangkan kepada mahkamah Konstitusi harus diputuskan dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah permohonan di kabulkan dan diterima oleh MK.

            Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki satu kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1.      Telah melakukan pelangaran hukum berupa;

1.  Pengkhianatan terhadap negara
2. Korupsi
3.  Penyuapan
4. Tidak pidana lainnya;
5.  Perbuatan tercela
6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

       Febri Ramadhani 

       Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

J

Fungsi dan Tugas KPK

Fungsi dan Tugas KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1.    Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2.    Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

3.    Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

4.    Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

5.    Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1.    Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

2.    Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

3.    Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

4.    Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

5.    Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Selengkapnya mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dilihat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK RI atau KPK), adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Pada periode 2011-2015 KPK dipimpin oleh Ketua KPK Abraham Samad, bersama 4 orang wakil ketuanya, yakni Zulkarnain, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja.

Febri Ramadhani
Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

Esai: Korupsi di Indonesia

ESSAY MENGENAI KORUPSI DI INDONESIA

Indonesia Kritis___________?

Korupsi merupakan permasalah mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi meaning less, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada recovery terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum. Konstelasi seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi meanstream yang sedang terjadi.

Dimensi politik hukum yang merupakan “kebijakan pemberlakuan” atau “enactment policy”, merupakan kebijakan pemberlakuan sangat dominan di Negara berkembang, dimana peraturan perundang-undangan kerap dijadikan instrumen politik oleh pemerintah, penguasa tepatnya, untuk hal yang bersifat negatif atau positif. Dan konsep perundang-undangan dengan dimensi seperti ini dominan terjadi di Indonesia, yang justru membuka pintu bagi masuknya praktek korupsi melalui kelemahan perundang-undangan. Lihat saja Undang-undang bidang ekonomi hasil analisis Hikmahanto Juwana, seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Hak Tanggungan, UU Dokumen Perusahaan, UU Kepailitan, UU Perbankan, UU Persaingan Usaha, UU Perlindungan Konsumen, UU Jasa Konstruksi, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa, UU Arbitrase, UU Telekomunikasi, UU Fidusia, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri dan banyak UU bidang ekonomi lainnya. Hampir semua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki dimensi kebijakan politik hukum “ kebijakan pemberlakuan”, dan memberikan ruang terhadap terjadinya praktek korupsi.

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa Negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui Negara-negara berkembang soal praktik korupsi, karena melalui korupsilah sistem ekonomi-sosial rusak, baik Negara maju dan berkembang. Bahkan dalam bukunya “The Confesion of Economic Hit Man” John Perkin mempertegas peran besar Negara adidaya seperti Amerika Serikat melalui lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia dan perusahaan Multinasional menjerat Negara berkembang seperti Indonesia dalam kubangan korupsi yang merajalela dan terperangkap dalam hutang luar negeri yang luar biasa besar, seluruhnya dikorup oleh penguasa Indonesia saat itu. Hal ini dilakukan dalam melakukan hegemoni terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, dan berhasil. Demokratisasi dan Metamorfosis Korupsi Pergeseran sistem, melalui tumbangnya kekuasaan icon orde baru, Soeharto. Membawa berkah bagi tumbuhnya kehidupan demokratisasi di Indonesia. Reformasi, begitu banyak orang menyebut perubahan tersebut. Namun sayang reformasi harus dibayar mahal oleh Indonesia melalui rontoknya fondasi ekonomi yang memang “Buble Gum” yang setiap saat siap meledak itu. Kemunafikan (Hipocrasy) menjadi senjata ampuh untuk membodohi rakyat. Namun, apa mau dinyana rakyat tak pernah sadar, dan terbuai oleh lantunan lembut lagu dan kata tertata rapi dari hipocrasi yang lahir dari mulut para pelanjut cita-cita dan karakter orde baru. 

Dulu korupsi tersentralisasi di pusat kekuasaan, seiring otonomi atau desentralisasi daerah yang diikuti oleh desentralisasi pengelolaan keuangan daerah, korupsi mengalami pemerataan dan pertumbuhan yang signifikan. Pergeseran sistem yang penulis jelaskan, diamini oleh Susan Rose-Ackerman, yang melihat kasus di Italy, Rose menjelaskan demokratisasi dan pasar bebas bukan satu-satunya alat penangkal korupsi, pergeseran pemerintah otoriter ke pemerintahan demokratis tidak serta merta mampu menggusur tradisi suap-menyuap. Korupsi ada di semua sistem sosial –feodalisme, kapitalisme, komunisme dan sosialisme. Dibutuhkan Law effort sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik kepentingan, penumpuk kekayaan pribadi, dan resiko suap-menyuap. Harus ada tekanan hukum yang menyakitkan bagi koruptor. Korupsi di Indonesia telah membawa disharmonisasi politik-ekonomi-sosial, grafik pertumbuhan jumlah rakyat miskin terus naik karena korupsi.

Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan dipelbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas public. Biro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dan dua alasan ini menyeruak di Indonesia, pelayanan publik tidak pernah termaksimalisasikan karena praktik korupsi dan demokratisasi justru memfasilitasi korupsi. Korupsi dan Ketidakpastian Pembangunan Ekonomi Pada paragraf awal penulis jelaskan bahwa korupsi selalu mengakibatkan situasi pembangunan ekonomi tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang sehat. Sektor swasta sulit memprediksi peluang bisnis dalam perekonomian, dan untuk memperoleh keuntungan maka mereka mau tidak mau terlibat dalam konspirasi besar korupsi tersebut. High cost economy harus dihadapi oleh para pebisnis, sehingga para investor enggan masuk menanamkan modalnya disektor riil di Indonesia, kalaupun investor tertarik mereka prepare menanamkan modalnya di sektor financial di pasar uang.

Salah satu elemen penting untuk merangsang pembangunan sektor swasta adalah meningkatkan arus investasi asing (foreign direct investment). Dalam konteks ini korupsi sering menjadi beban pajak tambahan atas sektor swasta. Investor asing sering memberikan respon negatif terhadap hali ini(high cost economy). Indonesia dapat mencapai tingkat investasi asing yang optimal, jika Indonesia terlebih dahulu meminimalisir high cost economy yang disebabkan oleh korupsi. Praktek korupsi sering dimaknai secara positif, ketika perilaku ini menjadi alat efektif untuk meredakan ketegangan dan kebekuan birokrasi untuk menembus administrasi pemerintah dan saluran politik yang tertutup. Ketegangan politik antara politisi dan birokrat biasanya efektif diredakan melalui praktek korupsi yang memenuhi kepentingan pribadi masing-masing. Pararel dengan pendapat Mubaryanto, yang mengatakan “Ada yang pernah menyamakan penyakit ekonomi inflasi dan korupsi. Inflasi, yang telah menjadi hiperinflasi tahun 1966, berhasil diatasi para teknokrat kita. Sayangnya sekarang tidak ada tanda-tanda kita mampu dan mau mengatasi masalah korupsi, meskipun korupsi sudah benar-benar merebak secara mengerikan. Rupanya masalah inflasi lebih bersifat teknis sehingga ilmu ekonomi sebagai monodisiplin relatif mudah mengatasinya. Sebaliknya korupsi merupakan masalah sosial-budaya dan politik, sehingga ilmu ekonomi sendirian tidak mampu mengatasinya. Lebih parah lagi ilmu ekonomi malah cenderung tidak berani melawan korupsi karena dianggap “tidak terlalu mengganggu pembangunan”. Juga inflasi dianggap dapat “lebih menggairahkan” pembangunan, dapat “memperluas pasar” bagi barang-barang mewah, yang diproduksi. “Dunia usaha memang nampak lebih bergairah jika ada korupsi”! Apapun alasannya, korupsi cenderung menciptakan inefisiensi dan pemborosan sektor ekonomi selalu terjadi. Output yang dihasilkan tidak sebanding dengan nilai yang dikeluarkan, ancaman inflasi selalu menyertai pembangunan ekonomi. GDP turun drastis, nilai mata uang terus tergerus

Febri Ramadhani
Mahasiwa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar 

Pengantar Hukum Dagang

Pengantar Hukum Dagang

HUKUM DAGANG

Perdagangan atau Perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Pada zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan antara produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.

Ada beberapa macam pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen :

1. Pekerjaan orang-orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang keliling dan sebagainya.

2. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi), seperti perseroan terbatas (PT), perseroan firma (VOF=Fa) Perseroan Komanditer, dsb yang tujuannya guna memajukan perdagangan.

3. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga baik didarat, laut maupun udara.

4. Pertanggungan (asuransi)yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.

5. Perantaraan Bankir untuk membelanjakan perdagangan.

6. Mempergunakan surat perniagaan (Wesel/ Cek) untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.

Pada pokoknya Perdagangan mempunyai tugas untuk :

1. Membawa/ memindahkan barang-barang dari tempat yang berlebihan (surplus) ke tempat yang berkekurangan (minus).

2. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.

3. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.

Pembagian jenis perdagangan, yaitu :

1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang.

a. Perdagangan mengumpulkan (Produsen – tengkulak – pedagang besar – eksportir)

b. Perdagangan menyebutkan (Importir – pedagang besar – pedagang menengah – konsumen)

2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan

a. Perdagangan barang, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia (hasil pertanian, pertambangan, pabrik)

b. Perdagangan buku, musik dan kesenian.

c. Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek)

3. Menurut daerah, tempat perdagangan dilakukan

a. Perdagangan dalam negeri.

b. Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), meliputi :

– Perdagangan Ekspor

– Perdagangan Impor

c. Perdagangan meneruskan (perdagangan transito)

Usaha Perniagaan adalah usaha kegiatan baik yang aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan.

Usaha perniagaan itu meliputi :

1. Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti :

a. Gedung/ kantor perusahaan.

b. Perlengkapan kantor : mesin hitung/ ATK dan alat-alat lainnya.

c. Gudang beserta barang-barang yang disimpan didalamnya.

d. Penagihan-penagihan

e. Hutang-hutang

2. Para pelanggan

3. Rahasia-rahasia perusahaan.

Kedudukan antara kekayaan pribadi (prive) dan kekayaan usaha perniagaan.

1. Menurut Polak dan Molengraaff, kekayaan usaha perniagaan tidak terpisah dari kekayaan prive pengusaha. Pendapat Polak berdasarkan Ps 1131 dan 1132 KUHS

Ps 1131 : Seluruh harta kekayaan baik harta bergerak dan harta tetap dari seorang debitur, merupakan tanggungan bagi perikatan-perikatan pribadi.

Ps 1132 : Barang-barang itu merupakan tanggungan bersama bagi semua kreditur.

2. Menurut Prof. Sukardono, sesuai Ps 6 ayat 1 KUHD tentang keharusan pembukuan yang dibebankan kepada setiap pengusaha yakni keharusan mngadakan catatan mengenai keadaan kekayaan pengusaha, baik kekayaan perusahaannya maupun kekayaan pribadinya.

Sumber Hukum Dagang

Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada :

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan

a. KUHD

b. KUHS

2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

KUHD mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan asas konkordansi.

Menurut Prof. Subekti SH, adanya KUHD disamping KUHS sekrang ini tidak pada tempatnya, karena KUHD tidak lain adalah KUHPerdata. Dan perkataan “dagang” bukan suatu pengertian hukum melainkan suatu pengertian perekonomian.

Dinegeri Belanda sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan antara hukum perdata dengan hukum dagang.

Asas-Asas Hukum Dagang

Pengertian Dagang (dalam arti ekonomi), yaitu segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen.

Pengertian Perusahaan, yaitu seorang yang bertindak keluar untuk mencari keuntungan dengan suatu cara dimana yang bersangkutan menurut imbangannya lebih banyak menggunakan modal dari pada menggunakan tenaganya sendiri.

Pentingnya pengertian perusahaan :

1. Kewajiban “memegang buku” tentang perusahaan yang bersangkutan.

2. Perseroan Firma selalu melakukan Perusahaan.

3. Pada umumnya suatu akte dibawah tangan yang berisi pengakuan dari suatu pihak, hanya mempunyai kekuatan pembuktian jika ditulis sendiri oleh si berhutang atau dibubuhi tanda persetujuan yang menyebutkan jumlah uang pinjaman, tapi peraturan ini tidak berlaku terhadap hutang-hutang perusahaan.

4. Barang siapa melakukan suatu Perusahaan adalah seorang “pedagang” dalam pengertian KUHD

5. Siapa saja yang melakukan suatu Perusahaan diwajibkan, apabila diminta, memperlihatkan buku-bukunya kepada pegawai jawatan pajak.

6. Suatu putusan hakim dapat dijalankan dengan paksaan badan terhadap tiap orang yang telah menanda tangani surat wesel/ cek, tapi terhadap seorang yang menandatangani surat order atau surat dagang lainnya, paksaan badan hanya diperbolehkan jika suart-surat itu mengenai perusahaannya.

Sumber Hukum Dagang

1. Pokok : KUHS, Buku III tentang Perikatan.

2. Kebiasaan

a. Ps 1339 KUHS : Suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan tetapi untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan

b. Ps 1347 KUHS : hal-hal yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian, meskipun tidak secara tegas diperjanjikan harus dianggap juga tercantum dalam setiap perjanjian semacam itu.

3. Yurisprudensi

4. Traktat

5. Doktrin

Pentingan suatu Perusahaan memegang buku (Ps 6 KUHD)

1. Sebagai catatan mengenai :

a. Keadaan kekayaan perusahaan itu sendiri – berkaitan dengan keharusan menanggung hutang piutang

b. Segala hal ihwal mengenai perusahaan itu.

2. Dari sudut hukum pembuktian (Ps 7 KUHD Jo Ps 1881 KUHS), misalnya dengan adanya pembukuan yang rapi, hakim dapat mengambil keputusan yang tepat jika ada persengketaan antara 2 orang pedagang mengenai kwalitas barang yang diperjanjikan.

Orang-orang Perantara

1. Golongan I : buruh/ pekerja dalam perusahaan: pelayan, pemegang buku, kasir, orang yang diberi kuasa untuk menjalankan usaha dagang dalam suatu Firma (Procuratie – Houder)

2. Golongan II :

a. Makelar : seorang penaksir dan perantara dagang yang telah disumpah yang menutup perjanjian-perjanjian atas perintah dan atas nama orang lain dan untuk pekerjaannya itu meminta upah (Provisi)

b. Komisioner : seorang perantara yang berbuat atas perintah dan menerima upah, tetapi ia bertindak atas namanya sendiri – seorang komisioner memikul tanggung jawab lebih berat dibanding dengan perantara lainnya.

Perkumpulan-perkumpulan Dagang

1. Persekutuan (Maatschap) : suatu bentuk kerjasama dan siatur dalam KUHS tiap anggota persekutuan hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri kepada orang-oranglain. Dengan lain perkataan ia tidak dapat bertindak dengan mengatas namakan persekutuan kecuali jika ia diberi kuasa. Karena itu persekutuan bukan suatu pribadi hukum atau badan hukum.

2. Perseraoan Firma : suatu bentuk perkumpulan dagang yang peraturannya terdapat dalam KUHD (Ps 16) yang merupakan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Dalam perseroan firma tiap persero (firma) berhak melakukan pengurusan dan bertindak keluar atas nama perseroan.

3. Perseroan Komanditer (Ps 19 KUHD) : suatu bentuk perusahaan dimana ada sebagian persero yang duduk dalam pimpinan selaku pengurus dan ada sebagian persero yang tidak turut campur dalam kepengurusan (komanditaris/ berdiri dibelakang layar)

4. Perseroan Terbatas (Ps 36 KUHD) : perusahaan yang modalnya terbagi atas suatu jumlah surat saham atau sero yang lazimnya disediakan untuk orang yang hendak turut.

• Arti kata Terbatas, ditujukan pada tanggung jawab/ resiko para pesero/ pemegang saham, yang hanya terbatas pada harga surat sero yang mereka ambil.

• PT harus didirikan dngan suatu akte notaris

• PT bertindak keluar dengan perantaraan pengurusnya, yang terdiri dari seorang atau beberapa orang direktur yang diangkat oleh rapat pemegang saham.

• PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri, terlepas dari kekayaan pada pesero atau pengurusnya.

• Suatu PT oleh undang-undang dinyatakan dalam keadaan likwidasi jika para pemegang saham setuju untuk tidak memperpanjang waktu pendiriannya dan dinyatakan hapus jika PT tesebutmenderita rugi melebihi 75% dari jumlah modalnya.

5. Koperasi : suatu bentuk kerjasama yang dapat dipakai dalam lapangan perdagangan

Diatur diluar KUHD dalam berbagai peraturan :

a. Dalam Stb 1933/ 108 yang berlaku untuk semua golongan penduduk.

b. Dalam stb 1927/91 yang berlaku khusus untuk bangsa Indonesia

c. Dalam UU no. 79 tahun 1958

• Keanggotaannya bersifat sangat pribadi, jadi tidak dapat diganti/ diambil alih oleh orang lain.

• Berasaskan gotong royong

• Merupakan badan hukum

• Didirikan dengan suatu akte dan harus mendapat izin dari menteri Koperasi.

6. Badan-badan Usaha Milik Negara (UU no 9/ 1969)

a. Berbentuk Persero : tunduk pada KUHD (stb 1847/ 237 Jo PP No. 12/ 1969)

b. Berbentuk Perjan : tunduk pada KUHS/ BW (stb 1927/ 419)

c. Berbentuk Perum : tunduk pada UU no. 19 (Perpu tahun 1960)

Febri Ramadhani
Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar