Aku dan Kota Besar

Aku dan Kota besar.

Pada hari itu aku berjalan menuju kota....

Kota yang amat ramai....

Tapi BISING.

Banyak POLUSI...

Pertamanya...Niat dan asah dapat menjadi orang kota.

Ternyata TIDAK !

TIDAK !

Kota besar bukan tempat yang nyaman untuk orang-orang dari kampung.

Ya... BUKAN.

Tempat yang hanya nyaman untuk orang-orang kota, Toh saja.

Orang yang serba mewah.

Perilaku hidup hedonis dll...

Begitu banyaknya permasalahan di kota besar....

Moral....

Etika.....

Kriminal....

Dll....

Semua itu berawal dari faktor pengaruh budaya dan kebiasaan masyarakat kota.

Individualisme bukan kolektivisme.

Heterogenitas bukan homogenitas.

Kosmopolitan dan Metropolitan

Belum lagi proses internalisasi budaya yang kebablasan.....

Westwernisasi (kebarat-baratan)

Globalisasi budaya,

Masyarakat yang cenderung komsumtif bukan produktif.

Itulah realitas.

Aku dan Kota besar.

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar.

Jeritan Negeri Menunggangi Tangis Rakyat

"Jeritan Negeri Menunggangi Tangis Rakyat"

Media massa mengusik telinga ini

Seolah tak jemu.

Seorang Tuna rungu memang tak mendengar

alangkah sedihnya mereka.

Tapi lebih sedih kita yang normal,

tak seperti mereka yang abnormal.

Kami mendengar, melihat , merasakan.

Problema negeri ini tanggungan kita

Sebagai generasi kader Penerus bangsa.

Pamflet kebatilan yang terus dipublikasikan kepada Rakyatnya, membuatnya kapok bergeming.

Begitu dangkalnya sumur kehidupan di negeri ini.

Tapi kesejahtraan dan keadilan terlalu dalam untuk ditemui

Tapi, ingat....

Tidak semuanya yaahhhh.....

Mengafirmasikan kebenaran adalah suatu keharusan.

kebenaran harusnya ditempatkan pada kebenaran.

Bukan malah sebaliknya.

Analogi sederhana,...

Dari jeritan itu, tak lain" Jangkitan Penyakit.

Bakteri, kuman, dan virus yang menjangkit Bumi Nusantaraku

Tikus-tikus kenyang, perut buncit bertopeng Hipokrit

menjadi term-term bukti Eksistensinya sebagai Troble Maker.

Korupsi layaknya Gurita yang menggrogoti kulit-kulit mulusnya

Aku sebagai Rakyat : Mengakui, Kita bangsa yang LEMAH disamping kita bangsa yang besar.

Itu FAKTA !!!

Ku bukannya pesimistis bahkan skeptis posesif.

Melainkan realitas yang terungkap secara Gamblang.

Pengadilan ditelanjangi sehingga tak berbusana

Malu, tapi mereka tak malu.

Derita hukum yang dihukum dan terhukum

Ya...Tuhan berikan negara kami Hidayah.

Kabut gelap dan Hitam pekat menyelimuti

Mata ini Rabun tak melihat dengan sempurna

Katarak mata ini,

kelopak dan retina mata sudah tebal akan spekulasi

jelasnya ada yang Hipokrit di dalam.

Kalau Begitu, beri kami kacamata

Untuk membaca dengan jelas

jangan sampai ada yang tersisa juga tertutupi

Tradisi dan tragedi Negeriku yang malang.

Pintaku:

Para Yang kami tuakan dan percayakan

Kepercayaan untuk melabuhkan negeri ini ke tempat tujuan

Jangan kandaskan,

Jangan stagnansikan,

jangan ganggu nahkodanya.

Duduk dengan tenang

Dan tetap chek and balance sesama penumpang

Relasi Harmonis tetap dijaga.

Jadikan jiwamu seperti Tuhan dalam dalam diri manusia

dan Manusia dalam diri Tuhan.

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

Curhat Kebangsaan.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. 

Jangan memandang lemah bangsa ini. 

Permasalahan-permasalahan memang merundung dan menggerus setiap arah kebijakan. 

Demoralisasi meluluh lantahkan politik yang suci .

Indonesia tidak hanya dilanda masalah dan musibah. 

Terlepas dari itu, putra-putri bangsa adalah generasi yang haus akan prestasi. 

Baik dalam ranah regional, nasional maupun internasional.

Mengembangkan bakat merupakan salah satu kunci, tapi belajar dan terus belajar adalah suatu keharusan"

Indonesia akan tetap maju dan terus maju.

Hal itu ditentukan oleh setiap pemudanya pada hari ini.

Tulisanku dan penulisanku

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

Kritik...

Mitos merupakan bagian dari mistisisme ?

Dunia perlambangan hanya tempat persinggahan.

Satu langkah dalam banyak tahapan.

Kebenaran mutlak ada di mana ?

Relatif ada di mana ?

Mitos bagaikan tangga yang menjulang tinggi .

Menawarkan skeptitisme..

Rasionalitas dalam proporsionalitas.

Hiruk- pikuk Intelektual pun lengah.

Jalan itu terlalu gelap bagi positivistik

Namun,...

Lucu....

Kadang dia yang menolak

Malah dia yang menerima

Bahkan dia sendiri Mengaplikasikannya.

Kritik !!!

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

Pembohongan Sejarah

11 Januari 2015 pukul 0:03

PEMBOHONGAN sejarah di Indonesia
Buat Murid dan Guru sejarah di Indonesia.

Informasi mengenai Indonesia pernah di jajah adalah sesuatu hal yang TIDAK BENAR.

Katanya Indonesia di Jajah selama 3 setengah abad.
Atau selam 350 Tahun.

Kalau dilakukan penilaian secara komparatif dengan negara-negara yang terjajah lainnya di dunia... maka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa INDONESIA adalah negara terjajah paling lama di dunia.

Adalah pembohongan secara intelektual yang terjadi di dunia pendidikan. 

"Indonesia kan resmi menjadi negara pada tanggal 17 agustus 1945,
sedangkan penjajahan itu ada sebelum Indonesia merdeka,
atau resmi menjadi suatu negara.
JELAS !
informasi itu TIDAK BENAR.
Informasi tengtang Indonesia yang telah megalamai penjajahan selama 350 tahun.

Jadi yang sebenar-benarnya,
Negara INDONESIA tidak pernah dijajah  !
oleh BELANDA....
Portugis....
Jepang ....
___________________

Yang terjajah itu, Kerajaan-kerajaan dulu yang menghuni Bumi Nusantara.
Terakhir: Jangan permalukan Negara kita ini, hanya karena Informasi sejarah yang keliru bahkan bisa saya dikatakan SALAH.

"Belajar sejarah dan mengamalkan sejarah"

Arwah abadi seorang Penulis".

Febri Ramadhani
Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

UUD 1945 in English

UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 (dikenal juga sebagai ‘Mukadimah’ atau Preamble) merupakan tulisan pembuka dari UUD 1945. Teks pembukaan ini tidak mengalami perubahan dalam proses Amandemen UUD 1945. Tidak dilakukannya perubahan terhadap Pembukaan ini dapat dipahami karena beberapa alasan:

Pembukaan UUD 1945 mencantumkan landasan (historis) berdirinya Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan, yang menjadi hak segala bangsa.

Pembukaan UUD 1945 mengsahkan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia yang berdaulat.

Pembukaan UUD 1945 mencantumkan tujuan negara Republik Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 mencantumkan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat (menegaskan politik demokrasi di Indonesia).

Pembukaan UUD 1945 mencantumkan landasan idiil kehidupan berbangsa dan bernegara warga negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang dijabarkan di Alinea 4.

Naskah Bahasa Indonesia:

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

***
Naskah Bahasa Inggris/English Translation

1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PREAMBLE

Whereas independence is a genuine right of all nations and any form of alien occupation should thus be erased from the earth as not in conformity with humanity and justice,

Whereas the struggle of the Indonesian independence movement has reached the blissful point of leading the Indonesian people safely and well before the monumental gate of an independent Indonesian State which shall be free, united, sovereign, just and prosperous,

By the grace of God Almighty and urged by the lofty aspiration to exist as a free nation,

Now therefore, the people of Indonesia declare herewith their independence,

Pursuant to which, in order to form a Government of the State of Indonesia that shall protect the whole people of Indonesia and the entire homeland of Indonesia, and in order to advance general prosperity, to develop the nation’s intellectual life, and to contribute to the implementation of a world order based on freedom, lasting peace and social justice, Indonesia’s National Independence shall be laid down in a Constitution of the State of Indonesia, which is to be established as the State of the Republic of Indonesia with sovereignty of the people and based on the belief in the One and Only God, on just and civilized humanity, on the unity of Indonesia and on democratic rule that is guided by the strength of wisdom resulting from deliberation / representation, so as to realize social justice for all the people of Indonesia.

Febri Ramadhani

Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar

PANCASILA

PANCASILA

{1} Belief in the one supreme God
Ketuhanan yang maha esa
{2} Just and civilised humanity
Kemanusiaan yang adil dan beradab
{3} The unity of Indonesia
Persatuan Indonesia
{4} Democracy led by the wisdom of deliberations among representatives
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
{5} Social justice for the whole of the people of Indonesia
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia


Febri Ramadhani
Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar